CBA Soroti Pesta Natal Maruarar Sirait dan Anggaran Email Kementerian PKP Rp141 Miliar

FAKTANASIONAL.NET - Sebuah video yang viral di media sosial Instagram memicu perbincangan luas di ruang publik. Rekaman tersebut menampilkan suasana open house Natal di kediaman Maruarar Sirait yang berlangsung semarak, dihadiri banyak tamu, dan menonjolkan kesan kemewahan.

Maruarar Sirait merupakan politikus senior, mantan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Di tengah situasi duka nasional akibat bencana alam yang melanda wilayah Aceh dan Sumatera Utara, perayaan Natal tersebut menuai kritik dari sejumlah kalangan. Salah satu sorotan datang dari Center for Budget Analysis (CBA) yang menilai kegiatan tersebut menunjukkan rendahnya sensitivitas sosial pejabat negara.

Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menyebut perayaan itu mencerminkan jarak empati antara elite pemerintahan dan masyarakat yang tengah terdampak bencana. Menurutnya, tayangan pesta yang terkesan mewah di saat sebagian rakyat berjuang memulihkan diri dari bencana alam berpotensi melukai rasa keadilan publik.

“Ini seperti pesta di atas penderitaan rakyat. Saat masyarakat Aceh dan Sumatera Utara masih berjuang menghadapi dampak bencana, justru ditampilkan perayaan yang terkesan mahal dan berlebihan,” ujar Jajang Nurjaman dalam keterangannya, Rabu (31/12/2025).

Ia menegaskan bahwa seorang menteri tidak hanya dituntut menjalankan fungsi administratif pemerintahan, tetapi juga memikul tanggung jawab moral untuk menunjukkan kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat. Terlebih, jabatan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman berkaitan langsung dengan isu hunian dan perlindungan tempat tinggal warga.

Selain menyoroti perayaan Natal tersebut, CBA juga mengaitkannya dengan kebijakan anggaran di lingkungan Kementerian PKP. Jajang mengungkapkan keprihatinannya terhadap proyek Layanan Email Kedinasan di Sekretariat Jenderal kementerian tersebut yang disebut menghabiskan anggaran negara hingga Rp141,6 miliar.

Menurut CBA, nilai anggaran tersebut dinilai tidak rasional dan tidak sejalan dengan prinsip efisiensi, terutama di tengah kebutuhan mendesak masyarakat, termasuk para korban bencana alam. Jajang menilai pengadaan layanan email tidak semestinya menelan biaya besar, mengingat banyak alternatif teknologi serupa dengan biaya jauh lebih rendah.

“Anggaran sebesar Rp141 miliar lebih itu tidak masuk akal sehat. Padahal, membuat layanan email saat ini banyak yang gratis atau berbiaya sangat rendah. Ini bentuk pemborosan uang pajak rakyat,” ujar Jajang.

CBA juga mengkritik mekanisme pengadaan proyek yang dilakukan melalui sistem e-purchasing. Sistem tersebut dinilai minim pengawasan publik dan berpotensi menutup akses transparansi dalam proses belanja negara.

Atas dasar itu, CBA mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan. Jajang meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek tersebut.

Sorotan ini menambah daftar kritik publik terhadap perilaku dan kebijakan pejabat negara yang dinilai kurang peka terhadap situasi sosial, khususnya ketika masyarakat di sejumlah daerah masih menghadapi dampak bencana dan krisis kemanusiaan.[Zul]