Cegah Pemborosan, Badan Gizi Nasional Evaluasi Insentif Dapur SPPG dan Larang Pegawai Terlibat

FAKTANASIONAL.NET — Badan Gizi Nasional (BGN) langsung bergerak cepat melakukan serangkaian evaluasi besar-besaran di bawah kepemimpinan barunya.

Fokus utama evaluasi ini menyasar pada insentif harian dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) guna mencegah pemborosan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tak hanya memotong pos anggaran yang dinilai tidak efisien, BGN kini juga memperketat aturan internal dengan melarang keras seluruh pegawainya memiliki SPPG demi menghindari potensi konflik kepentingan.

Langkah berani ini terungkap usai Kepala BGN Nanik S Deyang, bersama dua Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, menghadiri rapat tertutup mengenai pembahasan pagu indikatif BGN untuk tahun anggaran 2027 bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan.

Baca Juga: Pusaran Korupsi Makan Bergizi Gratis: Skandal Motor Listrik BGN Mulai Terkuak

Insentif Rp 6 Juta Per Hari Resmi Dievaluasi

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa skema insentif SPPG yang awalnya dipatok rata sebesar Rp 6 juta per hari akan segera diubah.

Ke depan, besaran insentif akan disesuaikan secara proporsional berdasarkan data riil penerima manfaat di lapangan.

"Nanti itu termasuk ya. Setelah data penerima manfaat itu fix ya, kami harapkan nanti insentifnya enggak fix Rp 6 juta semua," ujar Arumsari di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Rabu (17/6/2026).

Pada kebijakan sebelumnya, setiap SPPG menerima insentif flat Rp 6 juta per hari tanpa memedulikan jumlah porsi yang mereka salurkan. Sistem lama ini dinilai tidak adil dan memicu pemborosan anggaran negara.

"Yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp 6 juta, 500 pun Rp 6 juta, kan yang dulu begitu. Nah, kalau nanti kita sudah mengetahui berapa riil penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut," tutur Arumsari menambahkan.

Untuk mengeksekusi kebijakan baru ini, BGN akan melakukan refocusing (penataan ulang) data penerima manfaat sekaligus menata ulang standardisasi dapur SPPG di berbagai wilayah.

Pegawai BGN Dilarang Keras Punya Dapur MBG

Berkaca dari kasus hukum yang sempat menjerat pimpinan BGN pada periode sebelumnya, manajemen baru kini menerapkan aturan integritas yang sangat ketat. Pegawai internal BGN dilarang keras mengelola atau memiliki dapur MBG komersial.

"Pegawai BGN sebagai orang yang mengambil keputusan mengambil kebijakan itu yang tidak boleh punya SPPG. Ya, karena apa? Karena kan dia mengambil kebijakan," tegas Arumsari.

BGN menegaskan bahwa orientasi utama program nasional ini adalah peningkatan gizi masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk memperkaya atau menguntungkan pengelola SPPG semata.

"Pokoknya penerima manfaat dulu kita refocusing, benar-benar yang targeted, yang intervensi pemerintah dalam hal gizi memang memerlukan itu, baru konsekuensinya pasti dapur," kata dia.

Anggaran 2027 Masih Gunakan Pos Kesehatan dan Pendidikan

Guna memetakan sasaran intervensi gizi yang paling efektif dan efisien, BGN terus berkoordinasi intensif dengan Kementerian Kesehatan serta kementerian terkait lainnya.

Langkah koordinasi ini krusial mengingat pendanaan program MBG untuk tahun 2027 masih menginduk pada anggaran fungsi tertentu.

"Sekarang pendidikan dan kesehatan. Masih itu, pendidikan. Masih," ungkap Arumsari.

Berdasarkan surat bersama dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, BGN sebenarnya mendapatkan alokasi pagu indikatif yang sangat besar untuk tahun anggaran 2027, yakni mencapai Rp 270,2 triliun.

Anggaran raksasa ini diproyeksikan untuk melayani sekitar 81,5 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Meski demikian, BGN memilih berhati-hati dan tetap akan mengevaluasi total pelaksanaan program di sisa tahun 2026 ini sebelum mengetok palu anggaran final tahun depan.

"Beberapa hal sudah kami exercise, sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Tapi, yang jelas akan ada efisiensi lagi," pungkas Arumsari.

Baca Juga: Target Penerima Gagal Dicapai, BGN Rombak Total Fokus Makan Bergizi Gratis 2026