Cegah PHK Massal, Pimpinan DPR Desak Pemerintah Selamatkan Karyawan Sritex

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkrit dalam menyelamatkan nasib para karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pailitnya perusahaan tekstil tersebut.

“Kita harus fokus terhadap perlindungan tenaga kerja dalam menghadapi situasi ketidakpastian seperti ini. Jangan sampai ada PHK,” kata Puan kepada awak media didampingi para wakil ketua DPR RI, Kamis (31/10/2024).

Pailitnya Sritex, perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara, dikhawatirkan akan berdampak pada sekitar 50.000 karyawannya. Puan menekankan bahwa penyelamatan para pekerja ini harus menjadi prioritas utama.

“Badai PHK atau PHK besar-besaran harus dihindari. Ini menyangkut nasib dan kesejahteraan para karyawan Sritex yang cukup besar,” kata Puan.

Puan meminta pemerintah untuk memberikan berbagai bentuk bantuan kepada Sritex, seperti fasilitasi ekspor-impor, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Ia juga menyoroti pentingnya pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kondisi industri tekstil nasional yang semakin melemah.

“Kebijakan negara harus mampu menguatkan para pelaku usaha industri tekstil dan garmen dalam negeri agar kembali sehat,” ujar Puan.

Puan juga menekankan pentingnya pemerintah memberikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi para pekerja Sritex yang terkena PHK. JKP ini meliputi gaji, pesangon, hingga akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

“JKP ini harus menjadi perhatian utama karena ketidakpastian akan hak-hak tersebut bisa memperburuk kondisi ekonomi puluhan ribu karyawan Sritex beserta keluarganya,” terang Puan.

Puan mengingatkan bahwa PHK massal di Sritex tidak hanya berdampak pada pekerja dan keluarga mereka, tetapi juga berdampak pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi hak-hak pekerja dan mencegah terjadinya PHK massal.

"Kebijakan Pemerintah harus ramah terhadap para pekerja guna menghindari dampak ekonomi yang lebih luas serta menurunkan risiko pengangguran massal,” ucap Legislator dari dapil Jawa Tengah V itu.[zul]