CEO Inerco: Pemerintah Harus Ciptakan Pengusaha Manufaktur Baru, Jangan Fokus Investor Asing Saja

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Hendrik Kawilarang Luntungan, CEO PT Inerco Global International, mengkritik fokus pemerintah yang terlalu menekankan penarikan investor asing. Menurutnya, langkah strategis yang seharusnya diambil oleh pemerintah adalah menciptakan pengusaha-pengusaha baru di sektor industri manufaktur dalam negeri. Hendrik menekankan pentingnya hal ini untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang dinilai stagnan di angka 5%.

Hendrik berpendapat bahwa Indonesia sangat membutuhkan lahirnya konglomerasi-konglomerasi baru di luar entitas bisnis yang sudah ada. Ia menyoroti fenomena di mana investasi besar, seperti pembangunan mal, hotel, atau real estate baru, selalu didominasi oleh pelaku bisnis yang sama. Ia merujuk pada kesuksesan negara-negara industri seperti China, Jepang, dan Korea, di mana pemerintahnya secara langsung membimbing pengusaha baru agar sesuai dengan target pembangunan negara industri.

Revolusi Kebijakan Kredit Perbankan Jadi Kunci

Akar masalah utama, menurut Hendrik, terletak pada sistem penyaluran kredit perbankan, khususnya bank-bank besar. Ia menyatakan bahwa kredit lebih sering disalurkan kepada pengusaha besar atau "titipan politisi," yang menyebabkan ketidakmerataan dan menghambat lahirnya pengusaha baru. Kebijakan ini dinilai membuat "orang kaya makin kaya," sementara kelas menengah akan kesulitan untuk naik kelas.

Bank BUMN Harus Kembali Jadi Agen Pembangunan

Hendrik mendesak perbankan, terutama Bank BUMN, untuk segera merevolusi kebijakan kreditnya. Saat ini, perbankan cenderung menjadikan kolateral (aset jaminan) sebagai fokus utama daripada kelayakan proyek. Kebijakan ini menguntungkan pengusaha yang sudah mapan dan mempersulit pelaku usaha menengah untuk berkembang, mengubah peran bank menjadi seperti "pegadaian." Bank BUMN seharusnya kembali pada visi awalnya sebagai agen pembangunan dan tidak hanya berorientasi pada profit semata, meskipun memahami adanya trauma krisis 1998. Terkait investasi asing, ia juga mengusulkan regulasi yang lebih ketat untuk menutup celah nominee lokal yang kerap digunakan untuk mengakali aturan kepemilikan.[dit]