Dana Triliunan Mengendap, Menkeu Purbaya Khawatir Sektor Properti Gawat

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyuarakan keprihatinannya atas kondisi sektor perumahan nasional. Pasalnya, permintaan masyarakat untuk membeli rumah dinilai masih sangat lemah, meskipun pemerintah telah menggelontorkan dana stimulus dalam jumlah besar.

Purbaya mengungkapkan, serapan dana dukungan pembiayaan perumahan sangat minim. Hal ini mengindikasikan adanya masalah serius di sisi permintaan. “Ini menggambarkan demand di sektor perumahan lemah sebetulnya, jadi saya pikir waduh gawat kita nih,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta (5/11/2025).

Kondisi ini tercermin dari data penyaluran dana pembiayaan. Pemerintah telah menyediakan pagu sebesar Rp25 triliun, namun hingga September 2025, realisasinya hanya mencapai Rp4,8 triliun atau sekitar 19 persen dari total alokasi.

Realisasi Stimulus Jauh dari Target

Lambatnya penyerapan dana stimulus menunjukkan adanya hambatan nyata dalam mendorong kepemilikan rumah. Selain pagu Rp25 triliun yang baru tersalur 19 persen, Purbaya juga menyoroti dana Rp200 triliun yang disuntikkan ke bank-bank Himbara (milik negara) untuk memacu kredit. Namun, penyaluran untuk segmen perumahan rakyat tampak berjalan lambat.

Perlambatan ini sejalan dengan data pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pertumbuhan KPR per Juni 2025 tercatat hanya 7,8 persen (yoy), anjlok signifikan dari 14 persen pada Juni 2024. Hal ini mengindikasikan daya beli masyarakat yang memang sedang melemah.

Harga Rumah Tak Terjangkau

Masalah utama lainnya adalah kesenjangan besar antara harga rumah dan penghasilan masyarakat. Data Bestbrokers 2024 bahkan menempatkan Indonesia di posisi ke-4 negara dengan harga rumah paling tidak terjangkau di dunia. Rata-rata harga rumah mencapai Rp18,3 juta per meter persegi, sementara rata-rata pendapatan tahunan hanya Rp37,8 juta.

Selain itu, Survei Bank Indonesia Kuartal I 2025 mencatat hambatan lain seperti kenaikan harga bahan bangunan, suku bunga KPR yang tinggi, serta beratnya uang muka dan beban pajak. Akibatnya, meski backlog rumah mencapai 15 juta unit, realisasi KPR masih sangat rendah.[dit]