Daniel Johan: Pemerintah Harus Cermat Hitung Dampak Pemanfaatan 20 Juta Hektar Hutan untuk Ketahanan Pangan

JAKARTA, FAKTANASIONAL. NET - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan, menyoroti rencana Kementerian Kehutanan untuk memanfaatkan 20 juta hektar hutan cadangan sebagai sumber ketahanan pangan, energi, dan air. Ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan secara matang dampak jangka panjang dari proyek tersebut.

"Mengenai wacana Menteri Kehutanan yang mengidentifikasi 20 juta hektar hutan untuk mendukung ketahanan pangan, kita perlu mendengarkan konsep pemanfaatan hutan untuk tujuan tersebut," ujar Daniel Johan dalam keterangannya.

Daniel menekankan pentingnya memahami apakah rencana ini akan melibatkan pembukaan hutan secara besar-besaran yang dapat menyebabkan deforestasi, atau melalui skema agroforestry dan perhutanan sosial yang lebih berkelanjutan. Menurutnya, masyarakat selama ini telah memanfaatkan hutan secara alami sebagai sumber pangan dan kehidupan.

Legislator asal Kalimantan Barat tersebut juga mengingatkan bahwa target Indonesia untuk mencapai zero net sink pada tahun 2030 perlu menjadi perhatian utama dalam kebijakan ini. "Bagaimana kita mencapai zero net sink jika 20 juta hektar hutan akan dibuka?" tegasnya.

Meskipun ia melihat rencana ini sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan lahan dalam mendukung ketahanan pangan, Daniel menekankan perlunya mitigasi dampak lingkungan dan perubahan iklim yang semakin nyata. "Kita lihat akhir-akhir ini, banjir terjadi di mana-mana akibat semakin berkurangnya hutan," tambahnya.

Selain dampak lingkungan, Daniel juga menyoroti pentingnya menjaga kelestarian ekosistem hutan. Ia menegaskan bahwa konversi hutan menjadi area pertanian mungkin meningkatkan produktivitas pangan, tetapi juga dapat mengganggu keanekaragaman hayati.

"Saya sangat mendukung kebijakan swasembada pangan Presiden Prabowo. Namun, para pembantu presiden harus benar-benar cermat dalam menyukseskan visi besar tersebut," jelas Daniel.

Ia juga menyarankan pemerintah untuk terlebih dahulu memanfaatkan lahan pertanian yang belum dioptimalkan seluas 11,77 juta hektar sebagai solusi untuk menghindari pembukaan hutan secara besar-besaran.

Di akhir pernyataannya, Daniel menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah dalam menjaga kelestarian lahan pertanian. "Pemerintah harus memastikan lahan pertanian terlindungi dari alih fungsi yang tidak terkendali," tutupnya. [dnl]