Dari Gizi ke Risiko: Evaluasi Keracunan Massal Program MBG

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) digagas dengan niat mulia: memberi anak-anak gizi cukup, mengurangi stunting, dan menekan ketimpangan kesehatan. Lebih dari 80 juta penerima manfaat ditargetkan, dan lebih dari satu miliar porsi sudah disajikan dalam hitungan bulan.

Namun, niat baik ini justru berubah menjadi keresahan. Di berbagai daerah, ribuan anak mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program ini. Data resmi pemerintah menyebut sekitar 4.700 kasus, sementara pemantau independen melaporkan angka lebih tinggi, lebih dari 6.000 korban.

Terlepas dari perbedaan angka, satu hal jelas: ada masalah serius dalam keamanan pangan program berskala raksasa ini.

Mengapa Bisa Terjadi? Menyajikan makanan bergizi dalam skala nasional bukan pekerjaan mudah. Ada tiga titik rawan yang bisa menjelaskan mengapa keracunan terjadi berulang:

1. Proses masak yang keliru. Beberapa dapur memasak terlalu pagi, lalu menyimpan makanan berjam-jam sebelum dibagikan. Makanan yang terlalu lama berada di suhu ruang menjadi tempat berkembang biak bakteri berbahaya.

2. Menu berisiko. Lauk berkuah santan, sayur mentah seperti timun, atau telur setengah matang mudah rusak bila tidak dikonsumsi segera. Menu ini seharusnya dihindari untuk distribusi massal.

3. Distribusi tanpa rantai dingin. Banyak makanan diangkut dengan kendaraan tanpa pendingin. Akibatnya, suhu makanan tidak terjaga. Padahal standar sederhana menyebut makanan panas harus tetap di atas 60 °C, dan makanan dingin di bawah 5 °C.

Selain itu, pengawasan pemerintah belum seragam. Ada dapur yang cukup disiplin dengan standar kebersihan, tetapi banyak yang masih mengandalkan cara tradisional tanpa catatan suhu atau prosedur higienis.

Dampak Lebih dari Sekadar Kesehatan

Keracunan massal bukan hanya soal sakit perut. Ada tiga dampak lanjutan yang patut dicermati: - Kesehatan anak. Gejala muntah, diare, dan dehidrasi membuat anak kehilangan energi untuk belajar. - Kepercayaan publik. Orangtua mulai khawatir membiarkan anak makan dari program ini. Di beberapa sekolah, distribusi bahkan dihentikan sementara. - Legitimasi politik. Program unggulan yang semestinya meningkatkan kepercayaan pada pemerintah justru bisa menjadi bumerang bila dianggap tergesa-gesa tanpa kontrol.

Belajar dari Negara Lain Banyak negara punya pengalaman panjang dalam program makan sekolah.

- Jepang sukses dengan sistem kyushoku: setiap sekolah punya dapur higienis dengan nutrisionis profesional, menu diaudit rutin.
- Korea Selatan menggunakan sistem digital untuk memantau rantai pasok dan suhu makanan.
- Finlandia menekankan bahan segar dengan menu sederhana, bukan pangan olahan berisiko tinggi.

Intinya, bukan jumlah porsi yang jadi ukuran utama, tapi keamanan dan konsistensi makanan yang sampai ke anak-anak.

Jalan Keluar Apa yang bisa dilakukan agar niat baik tidak lagi berubah jadi risiko?

1. Tegakkan standar keamanan pangan. Setiap dapur wajib mencatat suhu makanan, memastikan makanan matang di atas 75 °C, dan tidak dibiarkan lebih dari dua jam di suhu ruang.

2. Sederhanakan menu. Untuk skala massal, pilih menu yang tahan lama: nasi, lauk kering, sayur bening, buah utuh, atau susu UHT. Hindari menu bersantan pekat atau sayur mentah.

3. Perkuat distribusi. Gunakan boks berinsulasi atau alat pendingin sederhana. Waktu pengiriman harus dibatasi maksimal satu jam dari dapur ke sekolah.

4. Transparansi data. Publikasi dashboard insiden secara terbuka. Orangtua berhak tahu makanan yang disajikan aman.

5. Stop–go berbasis dapur. Jika satu dapur bermasalah, hentikan distribusi hanya di sana sampai audit selesai, bukan seluruh program.

6. Libatkan sekolah dan masyarakat. Guru, komite sekolah, dan orangtua bisa menjadi pengawas harian.

Penutup Program Makan Bergizi Gratis adalah niat baik yang patut kita dukung. Namun niat saja tidak cukup. Ribuan anak yang menjadi korban keracunan adalah alarm keras bahwa keamanan pangan harus menjadi syarat utama.

Ke depan, keberhasilan program ini tidak akan diukur dari berapa miliar porsi yang dibagikan, tetapi dari rasa percaya orangtua bahwa anak-anak mereka bisa makan dengan aman, sehat, dan bermartabat di sekolah.[***]

Oleh: Prof. (HC) Dr. Pius Lustrilanang, S.Ip., M.Si.