Data Abadi Gedung Bundar Disorot, KOSMAK Desak Jaksa Agung Mengundurkan Diri

FAKTANASIONAL.NET – Pernyataan eks Jampidsus Febrie Ardiansyah mengenai keberadaan “data abadi” di Gedung Bundar Kejaksaan Agung mendapat sorotan dari Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK).

Koordinator KOSMAK Ronald Loblobly menilai pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai upaya Febrie membela dirinya di tengah perkara yang sedang dihadapinya. Hal itu disampaikan Ronald pada Sabtu (19/9/2026), dikutip dari Teropong News.

“Febrie ingin membela dirinya di depan media dengan memberi clue bahwa dia itu adalah korban yang digergaji oleh institusi atau pihak-pihak yang selama ini diuntungkan dari perkara-perkara korupsi yang ditangani oleh pidsus. Makanya dia bilang database itu ada di gedung bundar,” ucap Ronald.

Sebelumnya, Febrie mengungkap keberadaan data tersebut ketika menjalani pelimpahan tahap II perkara pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Jumat (18/9/2026).

“Jangan lupa, database di Gedung Bundar itu akan menjadi data abadi. Kita semua tahu siapa yang terlibat di perkara-perkara besar,” kata Febrie.

Ronald mengatakan penyidik Tim 9 atau pihak pidana khusus Kejaksaan Agung semestinya dapat menelusuri kembali berkas perkara besar yang pernah ditangani Febrie selama menjabat. Menurut dia, data tersebut penting untuk dilakukan tracking, evaluasi, dan audit.

“KOSMAK pun rutin menyampaikan laporan kepada Jampidsus saat ini, yang kami yakini bahwa database-nya ada disana dan tinggal dibuka kembali. Untuk disesuaikan kembali dengan didudukannya data, fakta dan angka yang ada; baik itu yang sudah inkracht maupun yang masih dalam proses sidik, atau sudah masuk dalam proses pengadilan,” tuturnya.

Menurut Ronald, pembukaan kembali data itu berpotensi menemukan nama-nama lain yang berkaitan dengan perkara besar, bukan hanya Febrie Ardiansyah, DR, dan NH.

Ia kemudian menyoroti proses pelimpahan tahap II yang sejauh ini hanya mencakup FA, DR, dan NH. Ronald menyebut kondisi tersebut membuat dugaan adanya kanalisasi perkara atau tebang pilih tersangka perlu menjadi perhatian.

“Dan apabila hanya FA, DR dan NH saja yang sampai saat ini dilimpahkan tahap 2, artinya dugaan kami bahwa kasus ini dikanalisasi pada pihak-pihak tertentu/tebang pilih tersangka menjadi sangat kuat dan berdasar,” tegas Ronald.

Ronald juga meminta Jaksa Agung diganti jika pemerintah ingin perkara tersebut dibuka secara menyeluruh. Ia beralasan, pergantian diperlukan agar proses pemeriksaan dapat berjalan tanpa bayang-bayang pihak lama yang menurutnya ditengarai memiliki keterkaitan.

“Makanya, kalau mau kasus ini diungkap secara terang-benderang dan clear, Jaksa Agung harus diganti terlebih dahulu. Karena tidak mungkin kita berharap kasus ini akan menjadi terbuka lebar kalau masih ada orang-orang lama yang ditengarai turut terlibat masih berada disana, apalagi unsur pimpinan sebagai atasan langsung,” sambungnya.

Ronald kemudian menggunakan analogi perangkat lama untuk menggambarkan tuntutannya terhadap pembenahan institusi.

“Mau bersihkan ruang kotor, ya harus diganti dulu semua perangkat dan alatnya dengan yang baru semua. Baru bisa kita memulai proses bersih-bersih sampai tuntas. Kalau perangkat, alat dan caranya masih lama, jangankan bersih, kotoran terangkat pun tak nempel terus dan berkerak,” tandas Ronald.[dit]