Data Dana Pemda Mengendap Versi BI Diklaim Akurat, Menkeu Minta Gubernur Cek Ulang
JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons bantahan yang dilayangkan oleh dua kepala daerah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Bantahan itu terkait rilis data pemerin…
Dengarkan Ringkasan
JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons bantahan yang dilayangkan oleh dua kepala daerah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Bantahan itu terkait rilis data pemerintah pusat mengenai dana pemerintah daerah (Pemda) yang disebut mengendap di perbankan.
Purbaya menegaskan bahwa data yang digunakan oleh pemerintah pusat memiliki validitas yang kuat. Ia menyatakan data tersebut bersumber langsung dari pantauan Bank Indonesia (BI) yang dihimpun dari seluruh jaringan perbankan di Tanah Air.
"Itu data dari BI, itu sudah dicek sama BI, harusnya betul seperti itu," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Kewenangan Bank Sentral
Purbaya meminta para gubernur yang merasa datanya tidak sesuai untuk melakukan pengecekan ulang terhadap rekening dana di perbankan mereka.
"Mereka (para gubernur) harus cek lagi seperti apa dana di perbankan mereka,” tambahnya.
Ia menekankan kapasitas dan kewenangan BI sebagai bank sentral. Menurutnya, BI memiliki kemampuan untuk memantau seluruh transaksi perbankan secara akurat dan real-time. "Itu kan data dari bank sentral. Itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke bank sentral, harusnya itu yang betul,” tegas Purbaya.
Bantahan Jawa Barat dan Sumatera Utara
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah pernyataan Kemenkeu yang menyebut ada dana Pemda Jabar sebesar Rp4,1 triliun mengendap di bank. "Kalau ada yang menyatakan ada uang Rp4,1 triliun tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya," kata Dedi.
Dedi mengakui Pemprov Jabar memang memiliki kas Rp2,3 triliun. Namun, ia menegaskan dana itu bukan diendapkan, melainkan disiapkan untuk pembayaran proyek dan kontrak kepada pihak ketiga menjelang akhir tahun.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga menampik angka Rp3,1 triliun dari pusat. Bobby menegaskan bahwa saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Sumut di Bank Sumut saat ini hanya berkisar Rp990 miliar.[dit]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.