Deddy Sitorus Soroti Tragedi Tabanan, Tito Karnavian Singgung Tanggung Jawab Kepala Daerah

FAKTANASIONAL.NET - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, meminta pemerintah daerah mengambil peran lebih besar dalam menjamin keselamatan masyarakat setelah mencuat sejumlah kasus pengeroyokan yang berujung kematian.

Sorotan tersebut disampaikan saat rapat kerja Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026), sebagaimana dikutip dari detikcom.

Dalam rapat itu, Deddy menampilkan sejumlah video kasus kekerasan, termasuk peristiwa dugaan pencuri ayam yang tewas dikeroyok massa di Tabanan, Bali, serta kematian seorang petugas keamanan Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat.

Ia menilai keselamatan warga merupakan tanggung jawab negara yang juga melekat pada pemerintah daerah. Deddy menegaskan bahwa kepala daerah tidak boleh hanya menyerahkan penanganan persoalan keamanan kepada aparat kepolisian atau TNI.

Deddy juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginisiasi penyusunan standar operasional prosedur (SOP) bersama pemerintah daerah, Polri, dan TNI untuk mencegah terulangnya aksi main hakim sendiri.

Menurutnya, dalam kurun sepekan telah terjadi empat insiden serupa yang menunjukkan perlunya langkah pencegahan yang lebih sistematis.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan menetapkan kebijakan melalui peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah demi melindungi masyarakat.

Ia juga sempat menyinggung asal partai kepala daerah di Tabanan dan, dikutip dari detikcom, meminta Deddy ikut mengingatkan kader partainya agar menjalankan tanggung jawab tersebut.

Deddy kemudian mengklarifikasi bahwa Bupati Tabanan telah memberikan santunan kepada keluarga korban serta menyatakan komitmen membiayai pendidikan anak korban.

Ia berharap langkah serupa dapat diterapkan oleh pemerintah daerah lain terhadap keluarga korban yang membutuhkan.

Sementara itu, Tito menegaskan bahwa perhatian pemerintah tidak boleh berhenti pada penanganan setelah tragedi terjadi.

Menurutnya, penguatan sistem keamanan lingkungan, termasuk Siskamling dan berbagai langkah preventif lainnya, harus menjadi prioritas agar kasus serupa tidak kembali terulang.[dit]