Demo 27 Agustus: Bara di Media Sosial, Asapnya ke Mana?

BEBERAPA hari sebelum 27 Agustus 2026, atmosfer menjelang demonstrasi terasa seperti pertandingan final.

Narasi berseliweran, seruan aksi semakin keras, dan media sosial dipenuhi berbagai prediksi.

Ada yang membayangkan jalanan Jakarta bakal berubah menjadi panggung perlawanan besar.

Namun, ketika kalender akhirnya sampai pada 27 Agustus, realitas ternyata tidak seseram trailer-nya.

Aksi tetap berlangsung. Massa tetap menyampaikan aspirasi. Aparat juga tetap berjaga. Tetapi bagi masyarakat yang sebelumnya menyaksikan “pemanasan” berhari-hari di media sosial, suasana di lapangan mungkin terasa seperti menunggu konser rock, tetapi yang datang ternyata seminar dengan mikrofon dua buah, dan berakhir dengan janji dpr bahwa ruu perampasan aset akan rampung pada 15 Desember 2026, meskipun banyak demonstrasi yang kecewa.

Lantas, apakah ini berarti semua ancaman sebelumnya hanya omong kosong?

Tentu tidak sesederhana itu.

Ada satu fenomena menarik dalam politik digital hari ini: intensitas percakapan tidak selalu identik dengan jumlah massa di lapangan.

Media sosial memiliki kemampuan luar biasa untuk membesarkan sebuah isu. Satu unggahan dapat dibagikan ribuan kali. Satu video bisa dipotong menjadi beberapa versi.

Satu pernyataan dapat berubah menjadi bahan perdebatan nasional hanya dalam hitungan jam.

Masalahnya, algoritma tidak mengenal istilah “cukup”.

Semakin emosional sebuah konten, semakin mudah ia mendapatkan perhatian.

Akhirnya, publik bisa merasa seolah-olah negara sedang berada di ambang ledakan, padahal sebagian orang yang paling berisik mungkin sedang duduk nyaman sambil mengetik dari kamar.

Demonstrasi bukan sekadar jumlah unggahan, tagar, atau video dengan musik dramatis.

Ukuran paling penting tetap berada pada kenyataan: berapa banyak orang yang benar-benar hadir, apa tuntutannya, bagaimana respons pemerintah, dan apakah aspirasi tersebut menghasilkan perubahan.

Di sisi lain, demonstrasi yang berlangsung relatif terkendali tidak otomatis berarti gerakan tersebut gagal.

Justru dalam negara demokrasi, kemampuan menyampaikan kritik tanpa kekerasan merupakan sesuatu yang patut dihargai.

Polisi sebelumnya menyatakan telah mengamankan puluhan orang yang diduga hendak menunggangi aksi. Aparat juga menyita sejumlah barang yang disebut berkaitan dengan potensi kekerasan.

Langkah semacam ini menunjukkan bahwa pemerintah dan aparat memang memiliki alasan untuk meningkatkan kewaspadaan.

Tetapi kewaspadaan juga harus memiliki batas.

Jangan sampai setiap demonstran dipandang sebagai calon pembuat kerusuhan. Sebaliknya, jangan pula setiap orang yang membawa narasi perlawanan dianggap otomatis sebagai pahlawan demokrasi.

Demokrasi membutuhkan keduanya: ruang kritik dan batas terhadap kekerasan.

Yang menarik dari 27 Agustus justru bukan sekadar apakah demo itu besar atau kecil. Pertanyaan yang lebih penting adalah: mengapa ekspektasi publik sebelumnya terasa jauh lebih panas dibandingkan kenyataan di lapangan?

Mungkin kita terlalu mudah mengukur suhu politik berdasarkan suhu kolom komentar.

Padahal, komentar bisa membara tanpa perlu menyalakan api.

Dan mungkin inilah pelajaran paling sederhana dari 27 Agustus, jangan buru-buru percaya bahwa sebuah negara sedang terbakar hanya karena linimasa kita penuh asap.

Kadang-kadang, yang terbakar memang hanya kuota internet.[dit]