Demo Mahasiswa Kembali Marak, Istana Terlihat Santai

MASUK Agustus, mahasiswa mulai memanaskan kuping pemerintah. Demo mulai marak di sejumlah daerah. Sejauh ini, istana masih terlihat santai. Mari kita ungkap lebih dalam.

Di Jakarta, dua titik menjadi panggung utama. Sekitar pukul 11.00 WIB, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, dipadati massa Poros Pemuda Peduli Indonesia dan sejumlah elemen lainnya. Pukul 13.00 WIB, giliran DPC GMNI Jakarta Timur menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan.

Sebanyak 597 personel gabungan Polda Metro Jaya dan jajaran diterjunkan. Rekayasa lalu lintas dilakukan situasional dan masyarakat diminta menghindari kawasan demo.

Demokrasi berjalan. Kemacetan juga berjalan. Google Maps pun mendadak menjadi pahlawan nasional.

Gelombang kritik ternyata tidak hanya terjadi di Jakarta. Di Medan, Aliansi Jaringan Mahasiswa Indonesia atau JMI menggelar aksi di depan Balai Kota Medan. Mereka menuntut pencopotan Kepala Dinas Perkim Kota Medan terkait dugaan monopoli proyek dan korupsi. Sempat terjadi saling dorong dengan petugas. Mahasiswa kemudian berjanji kembali jika tuntutan tidak direspons Pemerintah Kota Medan.

Di Yogyakarta, ratusan mahasiswa UII dan UGM sebelumnya turun mengkritik pelemahan rupiah, kenaikan BBM, dan program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Di Lumajang, mahasiswa berbagai organisasi mendatangi DPRD dengan membawa boneka jelangkung bergambar Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol kritik terhadap MBG dan kenaikan BBM.

Kalau politik sudah bikin pusing, mungkin memang perlu bantuan dunia gaib.

Sementara di Jakarta Timur, Gerakan Aksi Koalisi Masyarakat Sipil mendirikan tenda di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengawal kasus hukum Roy Suryo.

Yang membuat aksi-aksi tersebut semakin menarik adalah kalimat para orator.

Mahasiswa UI menegaskan mereka mahasiswa, bukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Mereka tidak membawa senjata dan meminta tidak diperlakukan seperti musuh negara. Mereka juga meminta aparat tidak membawa senjata dan bertindak represif. Pesannya sederhana, “Kami bawa poster, bukan peluncur roket.”

Mahasiswa Trisakti melalui Arief Rizquna menyoroti penghapusan mural “Tritura” di depan kampus. Setelah mural dihapus, mereka kembali menulis “Mural Bukan Kriminal.”

Tembok boleh dicat ulang. Gagasan rupanya tidak punya tombol delete.

Di Lumajang, seorang orator menyindir, “Enak ya jadi polisi jadi TNI bisa masuk ke ruang-ruang sipil.” Kritik diarahkan terhadap kebijakan yang memungkinkan aparat menduduki jabatan sipil.

Namun di tengah panasnya politik, muncul tokoh yang sama sekali tidak tertarik pada semua itu. Namanya Slamet. Seorang kakek pemulung berjalan santai di antara mahasiswa dan polisi sambil memunguti sampah plastik.

Mahasiswa memperjuangkan masa depan bangsa. Polisi menjaga ketertiban bangsa. Slamet menyelamatkan botol plastik. Kadang-kadang realitas lebih lucu daripada satire.

Isu yang diangkat mahasiswa cukup serius. MBG dan Koperasi Merah Putih dikritik sebagai program yang dinilai boros anggaran dan berpotensi menjadi ladang korupsi. Kenaikan BBM nonsubsidi dikhawatirkan membebani rakyat dan memicu kelangkaan BBM subsidi. Pelemahan rupiah juga menjadi sorotan.

Revisi UU TNI dan Polri ditolak karena dianggap mengancam supremasi sipil. Pengelolaan anggaran negara dan dugaan korupsi turut menjadi sasaran kritik.

Namun ada satu hal penting di tengah perang informasi. Video yang diklaim sebagai kericuhan BEM UI di depan Mahkamah Konstitusi pada 30 Juli 2026 ternyata hoaks. Video tersebut merupakan rekaman aksi mahasiswa pada 12 Juni 2026 di Jalan MH Thamrin. Pada 30 Juli, suasana depan MK relatif sepi dan tidak terjadi kericuhan seperti dalam video.

Jadi, sebelum ikut marah, cek tanggal videonya. Jangan sampai demonstrasinya Juni, kemarahannya Juli, yang kena semprot Agustus.

Lalu bagaimana pemerintah merespons? Menariknya, Istana terlihat santai. Pemerintah menegaskan hak menyampaikan pendapat di muka umum dijamin undang-undang dan merupakan bagian dari demokrasi. Presiden Prabowo Subianto menyatakan kritik masyarakat, termasuk mahasiswa, diperlukan untuk memperbaiki kebijakan dan menjadi pengingat bagi pemerintah.

Namun pemerintah mengingatkan agar demokrasi tidak dimanfaatkan kelompok tertentu untuk kepentingan sempit atau memecah bangsa. Aparat diminta menjaga ruang demokrasi tetap terbuka sekaligus kondusif.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid membantah adanya larangan bagi media meliput demonstrasi. Media justru didorong memberitakan secara cepat dan akurat agar hoaks tidak berkembang.

Soal istilah “Londo Ireng”, Juru Bicara Istana Hasan Nasbi menjelaskan istilah tersebut tidak ditujukan kepada masyarakat umum atau kritik secara keseluruhan, melainkan kelompok tertentu yang dianggap sengaja menciptakan keresahan dan menyebarkan pesimisme.

Pemerintah juga menjelaskan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan Jakarta. Istana, Apindo, dan Polda Metro Jaya menyebutnya sebagai langkah keamanan dan keselamatan pengunjung, bukan persiapan menghadapi demonstrasi.

Selain itu, jalur dialog tetap dibuka. Menteri Pertanian mengajak organisasi mahasiswa dan pemuda, termasuk BEM SI, bekerja sama memberantas mafia pangan.

Maka pemandangannya cukup unik. Mahasiswa berteriak. Polisi berjaga. Pemerintah menjawab. Media memberitakan. Algoritma menyebarkan video lama. Slamet memunguti plastik.

Istana tetap santai. Tetapi demokrasi bukan sekadar membolehkan orang berteriak. Demokrasi diuji ketika penguasa mampu mendengar orang yang tidak setuju tanpa buru-buru menganggapnya musuh.

Mahasiswa boleh salah. Pemerintah juga bisa salah. Yang penting, keduanya harus berani berhadapan dengan data. Sebab negara kuat bukan negara yang jalanannya sepi karena rakyat takut berdemo.

Negara yang kuat adalah negara yang jalanannya boleh ramai, kritiknya boleh keras, tetapi kekuasaan tetap cukup percaya diri untuk mendengarkan.

Penulis: Jamani