Dewan Pakar Haidar Alwi Institute Kenny Wiston Bongkar Sisi Strategis Substitusi LPG ke LNG dan JARGAS

FAKTANASIONAL.NET - Ketergantungan Indonesia pada LPG impor kini menjadi persoalan fiskal, devisa, dan ketahanan energi sekaligus. Konsumsi terus naik, produksi domestik tidak mengejar — negara membayar impor sekaligus menanggung subsidi LPG 3 kg.

Akar masalahnya bukan harga LPG, melainkan struktur energi rumah tangga yang bergantung pada komoditas impor. Karena itu, substitusi LPG bukan sekadar ganti tabung, melainkan rekayasa ulang sistem energi rumah tangga: dari komoditas impor menuju sumber daya domestik dan infrastruktur nasional. Di sinilah Jargas dan CNG clustering menemukan relevansinya.

Jargas sebagai Backbone, CNG sebagai Bridge

Jargas paling rasional untuk kawasan berkepadatan tinggi dan dekat sumber gas: gas mengalir langsung lewat pipa, konsumen lepas dari tabung, negara memperluas pemanfaatan gas domestik. Namun capital expenditure-nya tinggi dan menuntut kepadatan pelanggan — tidak bisa dipaksakan sebagai solusi tunggal.

Untuk wilayah yang belum terjangkau pipa, CNG clustering menjadi jembatan: satu ekosistem gas dalam satu wilayah layanan — sumber gas, mother station, kompresor, penyimpanan, transportasi, pressure regulating system, distribusi, konsumen.

Tapi satu prinsip tak boleh diabaikan: CNG bukan LPG dalam bentuk lain. Tekanannya jauh lebih tinggi, sehingga keselamatan, standardisasi tabung, pengisian, transportasi, cascade storage, inspeksi, dan sertifikasi harus dirancang sejak awal — bukan ditambal belakangan. Regulasi harus mendahului masifikasi.

Kekosongan Hukum yang Harus Ditutup

Kerangka hukum Jargas sudah ada — UU Migas, PP 36/2004, Perpres 6/2019. Persoalannya, teknologi dan model bisnis bergerak lebih cepat dari regulasi. CNG selama ini kuat di sektor transportasi; begitu diarahkan ke rumah tangga, muncul kekosongan: standar dan sertifikasi tabung, keselamatan fasilitas tekanan tinggi, tata niaga, standar instalasi, harga jual, mekanisme subsidi, tanggung jawab operator, pengawasan, dan perlindungan konsumen.

Diperlukan kerangka regulasi khusus CNG rumah tangga yang memberi kepastian hukum di sepanjang rantai pasok. Revisi Perpres 6/2019 juga harus dipercepat untuk memperjelas KPBU, investasi BUMN, kewenangan pusat-daerah, dan PJPK. Tanpa itu, investor menanggung regulatory risk, pemerintah menanggung proyek yang tak berkelanjutan.

Jangan Memindahkan Subsidi dari LPG ke CNG

Titik paling penting: substitusi energi tidak otomatis menghemat fiskal. Jika LPG bersubsidi hanya diganti CNG bersubsidi tanpa mengubah basis subsidinya, negara sekadar memindahkan beban.

Reformasi harus bergerak dari commodity-based subsidy ke targeted subsidy — subsidi melekat pada orangnya, bukan pada molekul gas. Rumah tangga miskin tetap terlindungi, negara leluasa memilih energi paling efisien.

Cycling: Kunci Keekonomian yang Sering Diabaikan

CNG kerap dilihat hanya sebagai soal harga gas. Padahal keekonomiannya ditentukan utilisasi fasilitas, pola beban, kapasitas kompresor, penyimpanan, dan biaya listrik. Setiap proyek CNG clustering wajib punya load profile dan cycling analysis sejak desain.

Konsumen rumah tangga bisa dipadukan dengan anchor demand — UMKM, rumah makan, rumah sakit, sekolah, fasilitas publik, dapur Makan Bergizi Gratis — agar fasilitas tak hanya bekerja saat jam puncak rumah tangga. Prinsipnya: aset harus berputar, bukan menganggur. Cascade storage, kompresor variable-speed, SCADA, dan manajemen beban bukan sekadar teknis, tapi bagian dari desain hukum-ekonomi proyek.

Pelajaran dari Sleman

CNG-based Jargas di Sleman membuktikan gas bumi bisa didistribusikan lewat klaster di wilayah yang belum tertopang pipa konvensional. Pelajarannya bukan CNG menggantikan Jargas, melainkan: CNG clustering dan Jargas harus satu arsitektur.

Jargas backbone. CNG bridge. ANG dan penyimpanan tekanan rendah adalah opsi berikutnya. Pembangunan tak perlu menunggu pipa tersedia lebih dulu.

Menghentikan Pendekatan Proyek Parsial

Persoalan LPG lintas sektor — ESDM, BPH Migas, BUMN, BSN, Kementerian Perindustrian, pemerintah daerah, PLN, sektor keuangan, konsumen — tidak bisa diselesaikan satu kementerian saja. Diperlukan governance framework nasional: standar keselamatan, standar teknis, formula harga, mekanisme subsidi, kewajiban pelayanan, standar investasi, perlindungan konsumen, indikator kinerja, dan evaluasi berkala.

Setiap klaster diukur dari biaya per sambungan, konsumsi gas, utilisasi fasilitas, penghematan konsumen dan fiskal, serta tingkat keselamatan — bukan sekadar kilometer pipa terbangun.

System Dynamics: Tool Wajib Perumusan dan Eksekusi Kebijakan

Kompleksitas di atas — interaksi Jargas dan CNG clustering, subsidi komoditas versus tepat sasaran, cycling dan anchor demand, koordinasi lintas lembaga — tidak bisa dikelola dengan proyeksi linear tahunan. Setiap variabel saling memengaruhi, dan intervensi di satu titik menimbulkan efek tunda di titik lain.

Karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan proyek substitusi LPG ke CNG dan Jargas wajib menggunakan tool system dynamics sebagai instrumen pemodelan resmi, untuk:

- memetakan sebab-akibat dan umpan balik antarvariabel — subsidi, utilisasi fasilitas, harga jual, minat investor;
- mensimulasikan skenario sebelum diterapkan, termasuk dampak fiskal transisi ke subsidi tepat sasaran;
- menguji sensitivitas cycling dan load profile terhadap perubahan pola konsumsi dan anchor demand;
- mendeteksi dini risiko proyek mangkrak atau klaster yang tidak bankable; dan
- menyatukan lintas kementerian dan lembaga pada satu model, bukan asumsi terpisah-pisah.

Governance framework nasional tidak boleh berhenti pada dokumen regulasi. Ia harus didukung tool system dynamics yang hidup dan diperbarui berkala, sehingga setiap keputusan — dari Perpres hingga evaluasi klaster — berbasis simulasi dan bukti, bukan intuisi administratif.

Pasal 33 UUD 1945 sebagai Kompas

Persoalan ini kembali ke Pasal 33 UUD 1945: penguasaan negara atas sumber daya alam adalah mandat konstitusional untuk kemakmuran rakyat, bukan sekadar kewenangan administratif. Gas bumi domestik harus jadi instrumen ketahanan energi nasional — cadangan gas bukan angka statistik, infrastruktur bukan proyek fisik semata, subsidi bukan belanja rutin. Ketiganya harus menyatu jadi sistem energi nasional yang produktif, efisien, aman, dan terjangkau.

Empat Keputusan Strategis

1. Jadikan Jargas backbone di wilayah yang layak teknis dan ekonomis.
2. Gunakan CNG clustering sebagai bridge di wilayah belum terjangkau pipa, dengan cycling dan anchor demand sejak awal.
3. Ubah subsidi dari basis komoditas ke basis sasaran, agar negara tak sekadar menukar LPG bersubsidi dengan CNG bersubsidi.
4. Wajibkan tool system dynamics di setiap tahap kebijakan dan proyek, agar keputusan berbasis simulasi dan bukti.

Regulasi mengikuti arah ini: Perpres Jargas diperkuat, regulasi CNG rumah tangga dibentuk, standar keselamatan diwajibkan, KPBU diberi kepastian, dan setiap proyek diuji keekonomiannya secara transparan lewat model yang sama.

Penutup

Substitusi LPG bukan proyek ganti tabung — ini transformasi arsitektur energi rumah tangga Indonesia. Indonesia punya gas bumi; soalnya bagaimana gas itu sampai ke rakyat dengan harga terjangkau, aman, berkelanjutan, tanpa ketergantungan subsidi baru.

Jargas adalah tujuan. CNG clustering adalah jembatan. Cycling adalah kunci keekonomian. Subsidi tepat sasaran adalah kunci fiskal. System dynamics adalah tool kendalinya. Pasal 33 UUD 1945 adalah kompasnya.

Oleh: Kenny Wiston (Dewan Pakar Haidar Alwi Institute)