Dikejar Deadline, 914 Unit Huntara Korban Bansor Bener Meriah Harus Rampung Lima Hari Lagi

FAKTANASIONAL.NET, KALBAR – Proses pemulihan bagi ratusan warga terdampak banjir dan longsor (bansor) di Kabupaten Bener Meriah kini berkejaran dengan waktu.

Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan pembangunan 914 unit hunian sementara (huntara) harus rampung pada pertengahan Februari 2026, guna mengejar kenyamanan warga sebelum memasuki bulan Ramadan.

Kepala BNPB, Suharyanto, saat meninjau lokasi di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Jumat (13/2/2026), menegaskan bahwa pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi korban rumah rusak berat tidak bisa ditunda lebih lama.

Baca Juga: Huntara Modular Bener Meriah: Hunian Nyaman Sebelum Bulan Ramadan

Dari total warga terdampak, sebanyak 914 Kepala Keluarga (KK) seluruhnya memilih skema huntara daripada menumpang di rumah kerabat atau menerima Dana Tunggu Hunian (DTH).

“Untuk di Bener Meriah, terdapat 914 KK dengan kategori rumah rusak berat. Seluruhnya memilih untuk dibangunkan hunian sementara,” ujar Suharyanto.

Namun, target ini membebankan tekanan besar pada pihak pengembang (vendor). Di Kampung Wonosobo misalnya, pembangunan ditargetkan selesai pada 17 Februari 2026.

Artinya, petugas di lapangan hanya memiliki waktu lima hari tersisa untuk merampungkan unit-unit tersebut.

Langkah ini diambil setelah mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis pengungsi.

Tinggal di tenda darurat atau menumpang di rumah warga lain dalam jangka panjang dinilai rentan menimbulkan konflik horizontal dan ketidaknyamanan.

Meski huntara dirancang lebih kokoh dengan fasilitas kamar mandi pribadi, hunian ini tetaplah bersifat transisi.

Di sisi lain, persoalan logistik dan bantuan tambahan masih dalam tahap penyelarasan data.

Kementerian Sosial menjanjikan bantuan perabotan sebesar Rp3 juta per unit, namun realisasinya masih menunggu verifikasi agar tidak terjadi tumpang tindih.

BNPB sendiri menyiasati keterbatasan ini dengan memberikan dukungan awal berupa kasur, kompor, dan lemari kecil.

Ke depannya, warga tidak bisa selamanya bergantung pada huntara.

Pemerintah telah menyiapkan skema hunian tetap (huntap) melalui jalur terpusat yang dikerjakan kementerian terkait, serta skema mandiri bagi warga yang ingin membangun di lokasi pilihan sendiri.

Percepatan koordinasi antarlembaga kini menjadi kunci agar nasib 914 KK di Bener Meriah tidak terkatung-katung di hunian sementara dalam waktu yang terlalu lama.

Baca Juga: Kabar Baik! Distribusi BBM ke Bener Meriah dan Aceh Tengah Kembali Lewat Jalur Darat

(Mira)