Dilema UMP Jakarta 2026: Strategi Pramono Anung Redam Gejolak Buruh

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, memberikan respons terbuka terkait aksi demonstrasi buruh yang menolak besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

Meskipun gelombang unjuk rasa memadati ibu kota, Pramono menegaskan bahwa pihaknya menghargai proses demokrasi tersebut.

Pemerintah Provinsi Jakarta berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum sembari memastikan suara para pekerja tetap didengar dalam koridor hukum yang berlaku, 29 Desember 2025.

Menanggapi tuntutan buruh, Pramono menjelaskan bahwa penetapan angka Rp5,73 juta merupakan hasil diskusi panjang di Dewan Pengupahan. Sebagai langkah keberpihakan kepada kaum pekerja, Pemprov Jakarta telah menyiapkan skema insentif non-upah.

Hal ini mencakup layanan transportasi publik gratis, subsidi pangan yang terjangkau, hingga subsidi tarif air bersih melalui PAM Jaya guna meringankan beban pengeluaran harian buruh.

Pramono mengklaim bahwa pembahasan UMP di Jakarta dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pihak. Meski buruh menuntut kenaikan hingga 6,5% atau setara Rp5,89 juta, pemerintah berusaha menyeimbangkan kepentingan pengusaha dan kesejahteraan pekerja.

Upaya komunikasi ini diharapkan dapat mendinginkan suasana, mengingat aksi serupa juga direncanakan meluas hingga ke wilayah Jawa Barat.[dit]