Dinkes DKI Buka Suara Ihwal Dugaan Pelarangan Gunakan Hijab di RS Medistra

JAKARTA - Beredar di media sosial (medsos) dugaan tindakan diskriminasi terhadap para tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit (RS) Medistra, Jakarta Selatan (Jaksel).

Adapun dugaan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh RS Medistra Jaksel yaitu pelarangan menggunakan hijab atau kerudung oleh para nakesnya.

Larangan itu pun viral di medsos lantaran salah satu nakes yang bekerja di RS tersebut menceritakan di medsos alasannya dirinya mengundurkan menjadi nakes.

Ia pun mengungkapkan pengunduran dirinya itu lantaran adanya aturan yang melarang para nakes menggunakan hijab.

Sontak, tindakan yang dilakuka RS Medistra pun mendapat kecaman dari berbagai pihak salah satunya Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta.

Usai dikecam, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati pun buka suara ihwal dugaan tindakan larangan penggunaan hijab yang disalakuan RS Medistra, Jaksel.

Ani mengatakan, pihaknya sudah meminta penjelasan pihak rumah sakit. Saat ini Dinkes DKI pun tengah melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian (binwasdal) agar peritiwa yang membuat gaduh masyarakat itu tak terulang lagi.

"Dinkes sudah minta penjelasan dan melakukan binwasdal ke RS Medistra," kata Ani kepada awak media, Senin (2/9).

Sebagai informasi, dugaan tindakan diskriminatif terhadap tenaga kesehatan (nakes) berhijab di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan mencuat setelah beredar di media sosial surat dari DR. dr. Diani Kartini SpB, subsp.Onk(K) yang menyebut adanya pertanyaan dalam wawancara penerimaan tenaga medis di RS Medistra, mengenai kesediaan membuka hijab jika diterima bekerja di sana.

Sontak, tindakan itu pun memicu reaksi keras dari berbagai pihak seperti, Majelis Ulama Indonesia (MUI), DPR RI, DPRD DKI Jakarta dan juga masyarakat muslim.

Usai mendapat kecaman dari berbagai pihak, Direktur RS Medistra, Dr. Agung Budisatria pun mengungkapkan permohonan maafnya kepada publik.

Agung menyatakan, kasus tersebut kini sedang dalam penanganan manajemen rumah sakit.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat isu diskriminasi yang dialami oleh salah seorang kandidat tenaga kesehatan dalam proses rekrutmen. Hal tersebut kini tengah dalam penanganan manajemen," ujar Dr. Agung Budisatria dalam keterangan tertuli di Jakarta, Senin (2/9). (Ald)