Direktur BEI dan Ketua OJK Mundur, Akademisi Ingatkan Tekanan Serius Sistem Keuangan

FAKTANASIONAL.NET — Ekonom sekaligus akademisi akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Dr. Muhammad Aras Prabowo, menilai mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai rangkaian peristiwa serius yang tidak bisa dibaca sebagai kejadian biasa.

Menurut Aras, pengunduran diri figur-figur sentral di sektor keuangan nasional mengindikasikan adanya tekanan struktural yang kuat terhadap sistem keuangan. Situasi tersebut, kata dia, menjadi sinyal peringatan dini atas rapuhnya kepercayaan pasar.

“Ketika pimpinan BEI dan OJK memilih mundur di tengah gejolak pasar, itu bukan persoalan personal semata. Ini merupakan alarm bahwa sistem sedang menghadapi krisis kepercayaan,” ujar Aras dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Senin malam.

Ia menekankan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah sangat ditentukan oleh kredibilitas kebijakan moneter serta konsistensi tata kelola lembaga keuangan. Ketika independensi Bank Indonesia (BI) mulai dipertanyakan oleh pasar, risiko pelemahan rupiah, arus keluar modal (capital outflow), hingga melonjaknya biaya pembiayaan negara menjadi ancaman nyata.

“Rupiah adalah mata uang yang berbasis kepercayaan. Begitu kepercayaan melemah, intervensi sebesar apa pun hanya akan bersifat jangka pendek,” jelasnya.

Lebih jauh, Aras melihat fenomena ini sebagai cerminan menguatnya politisasi terhadap lembaga-lembaga profesional yang seharusnya berdiri independen. Jika dibiarkan, kondisi tersebut berpotensi merusak fondasi stabilitas ekonomi nasional.

Ia pun mengingatkan pemerintah dan DPR agar lebih cermat dan bertanggung jawab dalam proses pengisian jabatan strategis di sektor ekonomi dan keuangan.

“Lembaga keuangan negara bukan arena kompromi politik. Ia adalah benteng stabilitas. Ketika benteng ini mulai retak, dampaknya tidak hanya dirasakan elite, tetapi seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.

Aras menekankan bahwa pemulihan kepercayaan pasar harus menjadi agenda prioritas pemerintah ke depan. Transparansi, profesionalisme, serta penghormatan terhadap independensi lembaga dinilai sebagai kunci utama untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.[Zul]