Diskusi PDIP Kupas Pengelolaan Negara Bagi Gen Z
DPP PDIP dan Millennium Public Pulse 28 menggelar dialog antargenerasi pada Rabu, 28 Oktober 2026. Diskusi ini membahas masa depan Gen Z di tengah pengelolaan negara, menghadirkan Ahok, Tom Lembong, Saddam Permana, dan Gustika Jusuf Hatta untuk menyoroti transparansi anggaran, penegakan hukum, serta keadilan SDA.
FAKTANASIONAL.NET - DPP PDI Perjuangan Bidang Pemuda dan Olahraga menggelar dialog antargenerasi bersama Millennium Public Pulse 28 pada Rabu, 28 Oktober 2026. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda.
Forum tersebut menyoroti masa depan Generasi Z di tengah carut-marut pengelolaan negara. Empat narasumber hadir dalam diskusi ini, yakni Tom Lembong, Basuki Tjahaja Purnama, Saddam Permana, dan Gustika Jusuf Hatta. Diskusi ini dipandu oleh M. Syaeful Mujab sebagai moderator.
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyoroti pentingnya transparansi anggaran. Ia menggunakan teknologi saat memimpin Jakarta agar warga bisa memantau belanja pemerintah secara transparan. "Saya di DKI berani buka semua. Sampai beli air minum kemasan Anda bisa baca di dalam website," ucap Ahok.
Selain itu, Ahok mendesak penerapan undang-undang pembuktian terbalik harta pejabat. Aturan ini dinilai penting untuk menyita kekayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
Ahok juga membahas porsi pembagian hasil sumber daya alam bagi daerah penghasil. Ia menilai daerah harus mendapat bagian yang jauh lebih besar daripada pusat. "Kalau produksi emas 1,000 ton, 200 ton adalah milik daerah. Tinggal pusat dapat 20 persen sebagai management cost," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pejabat publik wajib bertindak sebagai administrator keadilan sosial. Jabatan publik tidak boleh hanya dipakai untuk mengejar kekuasaan semata. "Jadi kita harus jadi pejabat adalah administrator untuk mewujudkan keadilan sosial," jelas Ahok.
Saddam Permana menyoroti masalah penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, proses hukum sering kali baru berjalan setelah viral di media sosial atau mendapat tekanan publik. Fenomena ini populer dengan istilah "no viral, no justice". "Kalau kita membahas sustainability, I do believe that responsibility terbesar ada pada aparat penegak hukum itu sendiri," ujar Saddam.
Sementara itu, Gustika Jusuf Hatta mengritik kebijakan anggaran negara yang abai terhadap kebutuhan anak muda. Ia menemukan fakta bahwa minat baca Gen Z meningkat, tetapi anggaran perpustakaan justru dipangkas pemerintah.
Gustika menilai para pembuat kebijakan gagal memanfaatkan data riset secara optimal. Data yang dikumpulkan tenaga ahli kerap diabaikan dalam menentukan prioritas anggaran. "Banyak data yang dikumpulkan dengan banyak tenaga yang selalu disodorkan ke pembuat kebijakan tapi selalu kayaknya nggak pernah dilihat," tutur Gustika.
Dialog antargenerasi ini dirancang sebagai ruang dialektika rutin setiap tanggal 28. Kegiatan ini akan terus berlangsung hingga puncak peringatan satu abad Sumpah Pemuda pada tahun 2028 mendatang.[ayu]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.