Djafar Lubis: Presiden Prabowo Tunjukkan Keseriusan Pemberantasan Korupsi yang Nyata

FAKTANASIONAL.NET — Dalam momentum satu tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan uang hasil pengembalian tindak pidana korupsi bernilai triliunan rupiah. Acara tersebut menjadi simbol komitmen pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Pakar hukum Djafar Ruliansyah Lubis, SH, MH menilai kehadiran Presiden di acara tersebut bukan tanpa makna politik dan simbolik. Menurutnya, pilihan Presiden Prabowo untuk berpidato di hadapan “gunungan uang hasil korupsi” menunjukkan pesan kuat bahwa akar kemiskinan rakyat dan kemunduran bangsa bersumber dari korupsi dan lemahnya penegakan hukum.

“Secara tersirat, Presiden ingin mengatakan betapa kayanya negeri ini. Tapi karena banyak maling dan lemahnya hukum, rakyat jadi miskin dan tertinggal. Semua harus dimulai dan diakhiri dari sini,” ujar Djafar.

Meskipun Indeks Persepsi Korupsi Indonesia belum menunjukkan peningkatan signifikan, Djafar menilai keseriusan pemerintahan Prabowo dalam setahun terakhir terlihat jelas. Berbagai penangkapan besar dan tindakan hukum tegas menjadi bukti dukungan politik Presiden terhadap aparat penegak hukum, terutama kejaksaan.

Namun, Presiden tetap mengingatkan agar aparat hukum tidak menyalahgunakan kewenangan. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh zalim, sewenang-wenang, atau jahat, terutama terhadap rakyat kecil.

“Jangan mencari-cari kesalahan orang. Jangan melakukan kriminalisasi terhadap rakyat kecil. Penegak hukum harus punya hati nurani. Kalau perlu, bantu rakyat kecil — bukan justru mencari uang dari mereka,” tegas Presiden.

Djafar menilai sikap Presiden tersebut sebagai bentuk keberpihakan moral terhadap keadilan sosial, yang jarang disuarakan secara lugas oleh kepala negara sebelumnya. Ia juga menepis anggapan bahwa kebijakan amnesti dan abolisi yang diberikan Presiden menandakan lemahnya komitmen antikorupsi. Sebaliknya, langkah itu menunjukkan penegakan hukum yang berkeadilan, bukan yang bermotif politik.

“Banyak yang senewen terhadap pemberian amnesti itu, padahal saat kasus korupsi melibatkan kelompoknya, mereka justru diam. Presiden tidak ingin penegakan hukum dijadikan alat politik,” tambah Djafar.

Lebih jauh, ia menilai satu tahun pemerintahan Prabowo menunjukkan arah positif, meski masih banyak pekerjaan rumah. Dukungan publik terhadap kinerja Presiden bahkan disebut mencapai hampir 80 persen, menandakan adanya optimisme terhadap kepemimpinan yang tegas, berani, dan visioner.

“Prabowo tampak sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ia kini sepenuhnya memikirkan rakyat. Namun, ke depan Presiden perlu memberi pancing, bukan hanya ikan — memberdayakan rakyat, bukan sekadar membantu,” pungkas Djafar Ruliansyah Lubis.[Zul]