Doa Menteri Agama Diprotes: “Masa, Doa Isinya Laporan Statistik?”

FAKTANAIONAL.NET - Menteri Agama Nasaruddin Umar memimpin doa dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Senin, 17 Agustus 2026. Dalam doanya, ia tidak hanya menyampaikan rasa syukur, tetapi juga menyebut berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Salah satu bagian yang menjadi sorotan adalah penyebutan angka 77,85 persen, yang disebut sebagai capaian tertinggi kerukunan sosial keagamaan.

Potongan doa tersebut kemudian beredar di media sosial dan memunculkan kritik. Salah satu akun X menulis:

“Seumur-umur jadi orang beragama, ga pernah ada pemuka agama yang doanya selayaknya laporan ke atasan gini? Masa doa isinya laporan statistik?”

Akun lain menulis bahwa doa kepada Tuhan seharusnya merupakan bentuk kerendahan hati, bukan sarana untuk menonjolkan capaian pemerintah.

Media sosial: X. Nama akun: tidak dicantumkan oleh sumber berita.

Kritik ini menyentuh batas antara doa kenegaraan, komunikasi politik, dan promosi keberhasilan pemerintah. Bagi sebagian warganet, persoalannya bukan pada isi positif tentang pemerintah, melainkan konteks penyampaiannya.

Mungkin, menteri agama menganggap bahwa capaian 77,85 persen itu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas capaian setinggi itu. Dan, ungkapan rasa syukur dalam doa adalah hal yang wajar.

Namun warganet yang usil mengkritiknya. Mungkin pihak orang yang mengkritisi belum pernah mendengar ada doa yang mengungkapkan detil prosentase seperti itu. Umumnya hanya disebutkan 'banyak' atau 'tinggi' atau 'melimpah' atau sejenis itu.

Sebaliknya, Menteri Nasaruddin menganggap doa seperti itu, yang detil, adalah hal wajar. Tidak ada masalah. Dan, sudah sepantasnya seorang menteri berkarya, mendukung, serta menyemangati hasil kerja pemerintah. Tidak ada yang salah.

Seumpama kondisi dibalik, seorang menteri tidak mendukung hasil kerja pemerintah, justru aneh.

Di era medsos sekarang, siapa saja bisa menyampaikan pendapat. Dengan latar belakang yang beragam. Mulai dari profesor sampai orang tidak sekolah. Mereka menyampaikan pendapat ke medsos. Bebas. Asalkan tidak menghina orang lain.

Pendapat akhir terserah publik. (*)