Dorong Pariwisata Berkelanjutan, Wamendagri Ajak Pemda Asia Pasifik Bersinergi di Forum UCLG ASPAC

FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah Indonesia kembali mempertegas komitmennya dalam memajukan sektor pariwisata berbasis lingkungan di kancah internasional.

Dalam pertemuan penting United Cities and Local Government Asia-Pacific (UCLG ASPAC) Executive Bureau Meeting yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (8/5/2026), Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyerukan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah di kawasan Asia Pasifik.

Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan tata kelola lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam pidatonya, Wiyagus menekankan bahwa solidaritas regional adalah kunci dalam menghadapi tantangan global saat ini. Indonesia, dengan kekayaan budaya dan posisi geografisnya yang strategis, siap menjadi motor penggerak ekonomi biru dan hijau.

Sebagaimana dilaporkan oleh Puspen Kemendagri, forum ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Presiden UCLG ASPAC Ugur Ibrahim Altay dan sejumlah kepala daerah dari berbagai negara.

Wamendagri menjelaskan bahwa Indonesia saat ini sedang berada dalam masa transisi paradigma pariwisata. Mengacu pada RPJMN 2025-2029, fokus pemerintah telah bergeser dari pariwisata massal (mass tourism) menuju pariwisata berkualitas (quality tourism).

Konsep ini mengedepankan pengalaman wisatawan yang mendalam dengan dampak negatif lingkungan yang seminimal mungkin. Isu krusial seperti pengelolaan sampah plastik dan limbah makanan menjadi poin utama yang harus diselesaikan secara kolektif oleh pemerintah daerah.

Sultra sendiri, melalui Wakatobi, menjadi salah satu dari sepuluh kawasan wisata prioritas yang dipromosikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Wiyagus mengajak seluruh daerah di Asia Pasifik untuk mempercepat implementasi prinsip circular economy. Hal ini bertujuan agar pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menjamin kelestarian ekosistem dan kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar destinasi wisata.

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, Wamendagri mengusulkan lima langkah aksi bersama bagi para anggota UCLG ASPAC. Pertama, penguatan jejaring pemangku kepentingan di seluruh kawasan.

Kedua, mendorong ekonomi inklusif melalui sektor pariwisata. Ketiga, konsistensi dalam menerapkan prinsip keberlanjutan. Keempat, optimalisasi transformasi digital untuk memantau dampak lingkungan secara real-time. Kelima, pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif lokal sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

Melalui forum ini, diharapkan lahir kesepakatan strategis yang tidak hanya berakhir di atas kertas, tetapi dapat diterapkan secara nyata di lapangan.

Dengan menjadikan pariwisata sebagai instrumen perdamaian dan kesejahteraan, Indonesia optimis bahwa kolaborasi di kawasan Asia Pasifik akan membawa dampak positif yang signifikan bagi keberlangsungan bumi dan masa depan generasi mendatang.[dit]