Fakta Nasional

DPR Dukung Purbaya Bersihkan Pajak & Bea Cukai, Efektivitas 'Lapor Pak Purbaya' Disorot

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan dukungan terhadap ketegasan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam menertibkan jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) d…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Aditya Editor: Redaksi 📍 Nasional Wednesday, 22 October 2025 📖 1 menit
DPR Dukung Purbaya Bersihkan Pajak & Bea Cukai, Efektivitas 'Lapor Pak Purbaya' Disorot
Kementerian Keuangan menyatakan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan penarikan PPh final 5 persen untuk pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di atas Rp50 juta menyusul adanya desakan dari serikat buruh./net.
) -->

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan dukungan terhadap ketegasan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam menertibkan jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dari berbagai praktik penyelewengan.

Dukungan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun. Ia menilai langkah bersih-bersih di kementerian tersebut sangat krusial. "Karena yang dibutuhkan oleh Pak Purbaya adalah pegawai yang bersih. Mengelola keuangan negara itu butuh pegawai yang bersih,” kata Misbakhun di Menara Kadin, Selasa (21/10/2025).

Misbakhun secara khusus menyoroti inisiatif baru Kemenkeu, yakni kanal pengaduan "Lapor Pak Purbaya" yang dibuka melalui layanan WhatsApp di nomor 082240406600. Ia menilai sarana ini bisa menjadi cara efektif untuk menampung laporan langsung dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan.

Meski menyambut baik, politisi tersebut memberikan catatan penting. Ia mengingatkan agar Kementerian Keuangan menyiapkan mekanisme yang jelas dan terstruktur dalam menindaklanjuti setiap aduan yang masuk.

Menurut Misbakhun, laporan yang masuk harus disaring dan ditindaklanjuti secara konkret agar bersifat konstruktif. “Terus kemudian pegawainya dipanggil dan sebagainya lah, itu baru bersifat konstruktif,” tegasnya.

Ia menyimpulkan bahwa efektivitas dari sistem pelaporan yang melibatkan partisipasi masyarakat ini baru akan terbukti setelah berjalan beberapa waktu. Namun, ia menegaskan bahwa langkah Kemenkeu ini adalah upaya yang baik untuk merespons keluhan publik dan harus diapresiasi.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK