DPR Dukung Target Presiden Prabowo Selesaikan IKN dalam Empat Tahun

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menyambut baik target Presiden Prabowo untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam empat tahun. Pernyataan ini disampaikan usai retret Kabinet Merah Putih di Akmil, Magelang.

Rifqinizamy menegaskan, DPR akan mendukung target ini melalui tiga fungsi utama: pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Ia berharap Prabowo segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mempercepat pemindahan IKN dari Jakarta.

“Dalam konteks legislasi, kami berharap Pak Prabowo segera kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden (Keppres, red) yang merupakan turunan dari Undang-Undang IKN terkait dengan perpindahan Ibu Kota kita secara resmi dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara,” kata Rifqinizamy di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Rifqinizamy juga mengapresiasi pengangkatan mantan Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono, sebagai Kepala Otorita IKN, mengingat pengalaman Basuki di bidang infrastruktur akan mempercepat proses pembangunan.

Komisi II, tambah Rifqinizamy, akan meninjau langsung kesiapan lapangan serta memastikan keberlanjutan proyek yang didanai APBN maupun investasi non-APBN.

“Kami mendengar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirim surat Presiden kepada pimpinan DPR menunjuk Saudara Basuki Hadimulyono mantan Menteri PUPR untuk menjadi kepala otorita IKN,” katanya.

“Ini merupakan kabar baik karena Pak Basuki merupakan maestro infrastruktur Indonesia yang kami harapkan bisa mempercepat atau melakukan akselerasi terhadap pembangunan infrastruktur di IKN,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Selain itu, Menteri Sekretaris Kabinet, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa Presiden Prabowo masih mempelajari aspek kesiapan sebelum menandatangani Keppres untuk memulai pemindahan resmi, yang mencakup perpindahan ASN dan progres pembangunan Istana Garuda.

Saat ini, kepindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara tinggal menunggu Keppres, meski Revisi UU IKN telah disahkan lewat Paripurna DPR setahun sebelumnya pada 23 Oktober 2023 lalu.[dnl]