DPR Murka! Pengadaan Puluhan Ribu Motor Listrik Program Makan Gratis Dinilai Janggal

FAKTANASIONAL.NET - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara tegas meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mengevaluasi dan mempertimbangkan ulang megaproyek pengadaan motor listrik.

Pengadaan yang ditujukan untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut kini tengah menjadi sorotan tajam publik karena dinilai melenceng dari urgensi awal.

Sebagai langkah tindak lanjut, DPR bahkan telah menjadwalkan agenda pemanggilan resmi kepada kepala BGN pada pekan depan untuk meminta pertanggungjawaban serta penjelasan teknis terkait kebijakan kontroversial ini.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, tak bisa menutupi rasa terkejutnya saat pertama kali mendengar informasi rencana pengadaan puluhan ribu unit armada motor listrik tersebut.

Menurutnya, langkah fantastis BGN ini sangat kontradiktif dengan instruksi efisiensi anggaran belanja negara yang tengah digalakkan pemerintah.

"Sehingga kami meminta BGN untuk membatalkan pengadaan itu (jika tidak tepat)," tegas Charles saat memberikan keterangan di kompleks Senayan, Jakarta, pada Kamis, 9 April 2026.

Charles menekankan bahwa fokus utama penggunaan alokasi anggaran bernilai fantastis tersebut seharusnya benar-benar diarahkan murni untuk pendistribusian asupan makanan bergizi bagi anak-anak sasaran, bukan dihamburkan demi pembelanjaan infrastruktur pendukung yang belum mendesak.

Kejanggalan lain yang disorot tajam oleh anggota dewan adalah absennya proses konsultasi dari BGN kepada DPR perihal rencana masif ini.

Lebih parah lagi, terungkap adanya miskomunikasi atau perbedaan data krusial antara Kementerian Keuangan dan pihak BGN menyangkut izin persetujuan turunnya anggaran operasional.

Charles membeberkan fakta mengejutkan bahwa usulan pengadaan kendaraan roda dua berbasis listrik ini sejatinya pernah ditolak.

"Pak Menkeu kan sudah menolak pengadaan motor ini tahun 2025, tapi ternyata tetap diadakan dan barangnya sudah hadir di Indonesia," bongkarnya. DPR RI kini bersiap membedah berbagai kejanggalan proses pengadaan tersebut pekan depan.[dit]