Fakta Nasional

DPR Resmi Tetapkan Mitra Kerja Komisi, Berikut Data Lengkapnya

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi menetapkan pembagian mitra kerja untuk 13 komisi dalam rapat paripurna yang digelar pada hari ini, Selasa (22/10/2024). Keputusan ini diambil setelah melalui proses musyawarah…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Zul Jamba Editor: Redaksi 📍 Nasional Wednesday, 23 October 2024 📖 5 menit
DPR Resmi Tetapkan Mitra Kerja Komisi,  Berikut Data Lengkapnya
Anggota Dewan, Kritik Usulan Penggunaan Dana Zakat utk Program MBG

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi menetapkan pembagian mitra kerja untuk 13 komisi dalam rapat paripurna yang digelar pada hari ini, Selasa (22/10/2024). Keputusan ini diambil setelah melalui proses musyawarah dan mufakat antara seluruh fraksi yang ada di parlemen.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, secara langsung memimpin jalannya rapat paripurna dan membacakan daftar mitra kerja untuk masing-masing komisi, mulai dari Komisi I hingga Komisi XIII. Setelah daftar mitra kerja dibacakan, Puan kemudian meminta persetujuan seluruh anggota dewan terhadap keputusan tersebut.

"Sehubungan itu, kami meminta persetujuan fraksi-fraksi apakah komposisi fraksi-fraksi pada pimpinan komisi ketua dan wakil ketua alat kelengkapan DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 sebagaimana tabel yang ditayangkan dapat disetujui?" tanya Puan kepada seluruh anggota dewan.

Berikut Daftar AKD dan Komisi DPR Periode 2024-2029:

Komisi I Ketua: PDIP, Wakil Ketua: Golkar, Gerindra, PKS, Demokrat.

Ruang lingkup: Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika

Mitra kerja:
1. Kementerian Luar Negeri.
2. Kementerian Pertahanan.
3. Kementerian Komunikasi dan Digital.
4. Panglima TNl/Mabes TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN).
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).
8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Informasi Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)

Komisi II Ketua: NasDem, Wakil Ketua : PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat

Ruang lingkup: Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur

Mitra kerja:
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Komisi III Ketua : Gerindra, Wakil Ketua : PDIP, Golkar, NasDem, PKB.
Ruang lingkup: Penegakan Hukum

Mitra kerja:
1. Kejaksaan Agung
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi VI Ketua : Gerindra, Wakil Ketua : PDIP, Golkar, PKS, PAN.

Ruang lingkup: Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan.

Mitra kerja:
1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Badan Urusan Logistik (Bulog
5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)
6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
7. Badan Karantina Indonesia

Komisi V Ketua: PDIP, Wakil Ketua: Golkar, Gerindra, NasDem, PKB.

Ruang lingkup: Infrastruktur dan Perhubungan

Mitra kerja:
1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Kementerian Perhubungan
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Kementerian Transmigrasi
6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Komisi VI Ketua: PKB, Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, PAN.

Ruang lingkup: Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha

Mitra kerja:
1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian BUMN
3. Kementerian Koperasi
4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
8. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

Komisi VII Ketua: PAN, Wakil Ketua: PDIP, Golkar, Gerindra, PKB.

Ruang lingkup: Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sarana Publikasi

Mitra kerja:
1. Kementerian Perindustrian
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
4. Kementerian UMKM
5. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
6. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
7. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

Komisi VIII Ketua : PKB, Wakil Ketua : PKS, Gerindra, Golkar, PDIP.

Ruang lingkup: Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak

Mitra kerja:
1. Kementerian Agama
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)
8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Komisi IX Ketua : NasDem, Wakil Ketua : PKB, Gerindra, Golkar PDIP

Ruang lingkup: Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial

Mitra kerja:
1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Ketenagakerjaan
3. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
4. Kementerian Penempatan Migran
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan)
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
8. Badan Gizi Nasional

Komisi X Ketua : Golkar, Wakil Ketua : PDIP, Gerindra, PKB, PKS.

Ruang lingkup: Pendidikan, Olah Raga, Riset.

Mitra kerja:
1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
3. Kementerian Kebudayaan
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
7. Badan Pusat Statistik

Komisi XI Ketua : Golkar, Wakil Ketua : PDIP, Gerindra, NasDem, PKB

Ruang lingkup: Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan.

Mitra kerja:
1. Kementerian Keuangan.
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Bank Indonesia (BI).
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
10. BUMN (PMN dan Privatisasi)

Komisi XII Ketua: Golkar, Wakil Ketua : PDIP, Gerindra, NasDem, PAN.

Ruang lingkup: energi

Mitra kerja:
1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan.
3. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Penanaman Modal.
4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
6. Dewan Energi Nasional (DEN).
7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).
8. Badan Informasi Geospasial (BIG).

Komisi XIII Ketua : NasDem, Wakil Ketua : PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat

Ruang lingkup: reformasi, regulasi, dan HAM.

Mitra kerja: Hukum dan HAM
1. Kementerian Hukum.
2. Kementerian HAM.
3. Kementerian Sekretariat Negara.
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
5. Komnas HAM.
6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
9. Sekretariat Jenderal DPD RI
10. Sekretariat Jenderal MPR RI
11. Kantor Staf Presiden (KSP)

Badan Anggaran Ketua: PDIP, Wakil: Golkar, Gerindra, NasDem, PKB.

Mitra kerja:
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

BAKN Ketua: PDIP, Wakil: Golkar, Gerindra, PKS, Demokrar

BURT Ketua: Demokrat, Wakil: PAN, Gerindra, Golkar, PDIP.

BKSAP Ketua: PKS
Wakil: Demokrat, Gerindra, Golkar, PDIP

MKD Ketua: PAN, Wakil: PDIP, Golkar, Gerindra, PKS

Badan Legislatif Ketua: Gerindra, Wakil: PDIP, Golkar, NasDem, PKB.

Badan Aspirasi Masyarakat Ketua: PKS, Wakil: PDIP, Golkar, PKB, Demokrat.[dnl]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK