DPR Soroti Kenaikan Drastis BBM Nonsubsidi: Pemerintah Harus Transparan dan Jaga Harga Pangan

FAKTANASIONAL.NET – Keputusan PT Pertamina (Persero) yang menaikkan harga sejumlah jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi per Sabtu (18/4/2026) langsung menuai respons dari Senayan.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai urgensi di balik kebijakan yang dirasakan mendadak oleh masyarakat ini.

Meski memahami tekanan energi global yang sedang terjadi, Rivqy menekankan bahwa pola komunikasi kebijakan sangat menentukan kondusivitas di ruang publik.

“Dalam situasi global dan tekanan terhadap sektor energi, kita memahami bahwa penyesuaian harga BBM bisa menjadi opsi yang pada akhirnya harus diambil pemerintah. Namun, momentum dan komunikasi kebijakan ini perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kegelisahan publik,” ujar Rivqy, Sabtu (18/4/2026).

Desakan Transparansi Kondisi Energi

Legislator dari Fraksi PKB ini mendesak pemerintah untuk memaparkan kondisi riil sektor energi nasional, mulai dari ketersediaan stok hingga beban subsidi yang ditanggung negara.

Menurutnya, pemahaman publik sangat bergantung pada keterbukaan data pemerintah.

“Kami meminta pemerintah menjelaskan secara komprehensif bagaimana kondisi sebenarnya sektor BBM kita saat ini. Ini penting agar masyarakat tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga memahami urgensinya,” tegasnya.

Rincian Lonjakan Harga di Lapangan

Berdasarkan data resmi MyPertamina, kenaikan harga per hari ini mencatatkan angka yang cukup signifikan untuk jenis bahan bakar berkualitas tinggi dan mesin diesel.

Di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, Pertamax Turbo (RON 98) kini dibanderol seharga Rp19.400 per liter, mengalami kenaikan sebesar Rp6.300 dari harga sebelumnya yang hanya Rp13.100.

Lonjakan lebih tajam terjadi pada kategori diesel, di mana Dexlite kini berada di angka Rp23.600 per liter dan Pertamina DEX melesat ke harga Rp23.900 per liter. Keduanya mengalami kenaikan sebesar Rp9.400 per liter.

Sementara itu, pemerintah masih mempertahankan harga Pertamax (RON 92) di angka Rp12.300, serta BBM bersubsidi seperti Pertalite di harga Rp10.000 dan Biosolar di harga Rp6.800.

Antisipasi Dampak Ekonomi

Rivqy Abdul Halim mengingatkan bahwa fokus pemerintah saat ini harus tertuju pada pengendalian harga kebutuhan pokok.

Ia menilai, karena kenaikan hanya menyasar BBM jenis RON tinggi, seharusnya tidak ada alasan bagi harga pangan untuk ikut melonjak.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan ini tidak merembet ke harga-harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga pangan dan barang penting lainnya harus tetap dijaga, sehingga daya beli masyarakat tidak tergerus,” tegas Rivqy.

Ia berharap pemerintah serta BUMN energi terkait terus bersiaga dalam menjaga stabilitas pasokan di seluruh pelosok Indonesia, guna memastikan distribusi cadangan energi tetap optimal di tengah dinamika geopolitik dunia yang tidak menentu.