Fakta Nasional

DPR Soroti Masih Rendahnya Serapan Anggaran Kementerian

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Komisi V DPR RI menyoroti masih rendahnya realisasi anggaran kementerian/lembaga mitra kerjanya pada tahun 2025. Padahal, percepatan serapan dinilai krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua Komisi V DP…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Editor Editor: Redaksi 📍 Nasional Monday, 08 September 2025 📖 1 menit
DPR Soroti Masih Rendahnya Serapan Anggaran Kementerian
Gedung DPR/MPR/DPD RI Senayan, Jakarta/Zul-Fkn.
) -->

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Komisi V DPR RI menyoroti masih rendahnya realisasi anggaran kementerian/lembaga mitra kerjanya pada tahun 2025. Padahal, percepatan serapan dinilai krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa pihaknya telah menyetujui perubahan anggaran 2025 dan tambahan anggaran 2026 agar program pemerintah dapat segera dijalankan.

Ia mengingatkan tantangan di lapangan biasanya semakin berat di akhir tahun, terutama akibat musim hujan.

“Perubahan anggaran sudah kami tanda tangani. Harapannya serapan bisa dipercepat, sehingga APBN benar-benar mampu menjadi daya dorong ekonomi masyarakat,” kata Lasarus dalam keterangannya dikutip, Senin (8/9/2025).

Lasarus menekankan pentingnya komunikasi cepat terkait perubahan anggaran agar program tidak terhambat. Ia menambahkan, Komisi V berkomitmen mendukung pelaksanaan program sekaligus menjalankan fungsi pengawasan.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menyoroti rendahnya penyerapan anggaran hingga awal September 2025 yang rata-rata belum mencapai 50 persen. Kondisi ini, menurutnya, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

“Kalau bisa, program-program sudah dimulai sejak kuartal pertama. Lelang kegiatan sebaiknya dilakukan sejak November atau Desember tahun sebelumnya, supaya manfaat ekonomi segera dirasakan,” tegas Politisi PKB tersebut.

Sudjatmiko juga menekankan pentingnya mempercepat pelaksanaan program padat karya yang terbukti berdampak langsung pada masyarakat kecil.

Dalam rapat tersebut, DPR bersama pemerintah turut membahas tambahan pagu efektif 2025 dari hasil buka blokir anggaran, serta menyetujui usulan tambahan anggaran 2026.

Rapat dihadiri sejumlah menteri mitra Komisi V, termasuk Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan, Menteri Transmigrasi, dan Kepala BMKG.[Zul]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK