Dualisme Kepemimpinan di PMI Jadi Sorotan, Zainul Munasichin: Urusan Kemanusiaan Harus di Atas Politik

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Munculnya dualisme kepemimpinan di tubuh Palang Merah Indonesia (PMI) telah mengundang keprihatinan berbagai kalangan. Sebagai organisasi kemanusiaan, PMI dinilai seharusnya terbebas dari tarik-menarik kepentingan politik.

“Organisasi kemanusiaan harus terbebas dari kepentingan politik praktis. Maka munculnya dualisme kepemimpinan di tubuh PMI menjadi keprihatinan bersama,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin, pada Minggu (15/12/2024).

Dualisme kepemimpinan ini bermula dari dua musyawarah nasional (Munas) yang masing-masing menghasilkan Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029. JK menyatakan dirinya dipilih secara aklamasi dalam Munas XXII PMI, sementara Agung Laksono mengklaim telah mendapatkan dukungan lebih dari 20 persen suara anggota PMI sebelum Munas dilangsungkan.

Namun, dalam pelaksanaan Munas PMI, hanya ada nama Jusuf Kalla sebagai calon tunggal Ketua Umum. Agung Laksono kemudian menggelar Munas sendiri yang memutuskan dirinya sebagai Ketua Umum PMI. Situasi ini memicu polemik, dengan kubu JK melaporkan Munas yang dilakukan kubu Agung sebagai ilegal.

Zainul menilai bahwa situasi ini mencerminkan adanya benturan kepentingan di tubuh PMI, yang seharusnya tidak terjadi mengingat PMI adalah lembaga kemanusiaan, bukan entitas politik.

“PMI jelas lembaga kemanusiaan, bukan entitas politik, tetapi faktanya terjadi benturan kepentingan dari penggiatnya sehingga ada dua Munas, dua Ketua Umum yang sama-sama mengklaim sah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa urusan kemanusiaan harus berada di atas kepentingan politik dan bisnis, mengingat peran PMI yang sangat vital bagi masyarakat. “Sesuai dengan apa yang dikatakan Gus Dur, kalau di atas politik adalah kemanusiaan. Semua pihak harus merenungkan kata-kata Gus Dur ini,” tegas Zainul.

Zainul juga menyerukan agar kedua pihak yang berseteru, yakni Jusuf Kalla dan Agung Laksono, duduk bersama untuk menyelesaikan polemik ini secara bijaksana. Sebagai tokoh senior dan bagian dari elite bangsa, ia yakin keduanya memiliki kebijaksanaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Saya yakin, karena sama-sama senior, ada kebijaksanaan dan kematangan untuk melihat soal ini,” tambahnya.

Polemik ini menjadi perhatian publik karena PMI memiliki peran strategis dalam menjalankan misi kemanusiaan di Indonesia. Diharapkan, penyelesaian konflik ini tidak mengorbankan misi utama PMI dalam melayani masyarakat. [dnl]