Dugaan Korupsi Whoosh: Jokowi Didesak Bertanggung Jawab, KPK Diminta Panggil Mantan Presiden

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mendapat sorotan tajam terkait penyelidikan dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikap Jokowi yang baru-baru ini lebih banyak membahas kemacetan alih-alih merespons isu markup Whoosh, dinilai sebagai upaya lari dari tanggung jawab.

Kritik keras ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, pada Selasa (28/10/2025). Menurut Hari, sikap Jokowi tersebut ibarat peribahasa Jawa 'Nggih-nggih ora kepanggih', yang bermakna mudah mengiyakan janji namun tidak pernah tulus menepatinya.

Tudingan Hindari Tanggung Jawab

Hari Purwanto menuding Jokowi secara sengaja menghindari tanggung jawab atas berbagai masalah dalam proyek Whoosh, yang menurutnya juga gagal memberi dampak signifikan dalam mengurai kemacetan. Lebih lanjut, ia mengkritik keras keputusan yang membebankan pembiayaan proyek tersebut kepada APBN. "Bahkan beban kasus Whoosh dengan sengaja dimasukkan APBN untuk menanggungnya," kata Hari.

Desakan Pemeriksaan oleh KPK

Atas dasar itu, SDR mendesak agar KPK tidak ragu untuk memanggil dan meminta keterangan dari Jokowi. "Jokowi layak dipanggil KPK untuk dimintai keterangan agar siapapun sama di mata hukum," tegas Hari. Desakan ini muncul di tengah informasi bahwa KPK telah memulai penyelidikan kasus Whoosh sejak awal tahun 2025. Sejumlah pihak dikabarkan telah dimintai keterangan, meskipun KPK hingga kini belum membeberkan identitas mereka kepada publik. Penyelidikan ini berfokus pada potensi kerugian negara akibat dugaan penggelembungan biaya dalam proyek strategis nasional tersebut.[dit]