Dukung Kebijakan Presiden, Majelis Adat Indonesia Dorong Koperasi Rakyat Geser Tambang Ilegal

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Sikap tegas Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas pertambangan ilegal mendapatkan dukungan penuh dari Majelis Adat Indonesia (MAI). Sekretaris Jenderal MAI, M. Rafik Datuk Rajo Kuaso, menyatakan bahwa langkah pemerintah ini sejalan dengan aspirasi masyarakat adat yang selama ini menjadi korban kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang liar.

Menurut Rafik, keberadaan tambang ilegal tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga meminggirkan hak-hak masyarakat adat di tanah leluhur mereka. Oleh karena itu, MAI siap mengawal kebijakan presiden demi terciptanya keadilan ekologis dan ekonomi bagi masyarakat lokal.

Pemberdayaan Lewat Koperasi

MAI menilai bahwa solusi terbaik untuk menggantikan praktik ilegal adalah dengan melegalkan aktivitas rakyat melalui wadah koperasi. Dengan skema koperasi tambang rakyat, masyarakat adat diberikan akses legal untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya sendiri. Hal ini dinilai lebih bermartabat dan mampu mendistribusikan kesejahteraan secara merata, dibandingkan membiarkan pemodal asing atau cukong ilegal mengeruk keuntungan.

Menciptakan Ekonomi Berkelanjutan

Lebih lanjut, Rafik menekankan bahwa koperasi tambang rakyat adalah kunci pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Dengan payung hukum yang jelas, masyarakat adat tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi dan lapangan kerja, tetapi juga memiliki kewajiban menjaga kelestarian lingkungan pasca-tambang. MAI optimis sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat ini akan menjadi model pengelolaan minerba yang ideal di masa depan.[dit]