Efek Program MBG: Dongkrak Penjualan Ayam dan Telur, Tapi Peternak Kecil Masih Menjerit?

FAKTANASIONAL.NET - Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai memperlihatkan geliat nyata terhadap roda ekonomi di sektor pangan.

Berdasarkan pencatatan Badan Pusat Statistik (BPS), subsektor peternakan berhasil mencetak rekor pertumbuhan sebesar 11,84%.

Lonjakan ini tidak lepas dari akumulasi tingginya permintaan daging ayam ras dan telur untuk momen Idulfitri yang beriringan dengan suplai program MBG.

Meski data statistik tampak menjanjikan, realita di lapangan justru direspons dengan lebih hati-hati oleh para pelaku usaha. Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), Sugeng Wahyudi, mengonfirmasi bahwa program pemerintah tersebut memang memberikan suntikan permintaan.

Namun, melansir keterangannya kepada CNBC Indonesia pada Kamis (7/5/2025/2026), Sugeng menyebut kontribusi serapan MBG sejauh ini tidak lebih dari 5%.

Kabar baiknya, intervensi permintaan ini cukup ampuh sebagai penahan anjloknya harga pasca-lebaran. Saat ini, harga ayam hidup di tingkat peternak relatif stabil di kisaran Rp17.000 per kilogram. "Fluktuasi harga tidak ekstrem.

Di tahun 2024 harganya bahkan bisa jatuh hingga Rp13.000 per kg dan membuat peternak rugi besar," jelas Sugeng.

Dari sisi ketersediaan, stok nasional dipastikan sangat aman karena sempat menyentuh surplus 560.000 kilogram pada akhir tahun lalu. Namun ironisnya, stabilitas ini dihantui oleh naiknya harga pakan dan anakan ayam (DOC) yang mencekik biaya pokok produksi.

Satu sorotan tajam dari pihak GOPAN adalah mekanisme distribusi bahan pangan untuk program MBG yang dinilai belum menyentuh akar rumput.

Sugeng menyayangkan bahwa cuan dari program raksasa ini justru lebih banyak dinikmati oleh para tengkulak atau pedagang perantara, bukan peternak kecil secara langsung.

Sistem yang liar ini memicu kerawanan manipulasi harga di pasar. Oleh karena itu, GOPAN mendesak pemerintah agar segera menginstitusionalkan tata kelola penyerapan bahan baku MBG.

Mereka berharap pengadaan logistik dapat diintegrasikan melalui Koperasi Merah Putih maupun langsung di bawah kendali Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan begitu, negara bisa memutus mata rantai perantara dan membeli produk pangan secara adil langsung dari tangan peternak lokal.[dit]