Ekonomi RI Tumbuh 5,29 Persen, Tapi Dunia Usaha Lesu

FAKTANASIONAL.NET - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Itu kabar positif. Namun, ekonom menyatakan hal sebaliknya.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian kepada wartawan mengatakan, pertumbuhan ekonomi triwulan II 2026 didominasi government-driven growth. Konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen secara tahunan dan menjadi komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi.

Di satu sisi, kondisi itu tidak sepenuhnya buruk.

Ketika dunia usaha melemah, pemerintah memang dapat menjadi penyangga ekonomi. Belanja pemerintah dapat menjaga permintaan, mempertahankan aktivitas usaha, dan mencegah perlambatan menjadi lebih dalam.

Misalnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi melalui konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Realisasi anggaran MBG hingga Juni 2026 mencapai Rp98,8 triliun.

Masalahnya adalah keberlanjutan.

Apakah pemerintah dapat terus menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi? Jawabannya tentu tidak.

Negara memiliki keterbatasan anggaran. Belanja pemerintah juga harus bersaing dengan kebutuhan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, pertahanan, dan berbagai kebutuhan lainnya.

Karena itu, kritik ekonom tersebut sebenarnya bukan kritik agar pemerintah berhenti membelanjakan uang.

Kritiknya lebih mendasar: belanja pemerintah harus menjadi pemicu, bukan satu-satunya mesin pertumbuhan.

Perekonomian yang sehat pada akhirnya membutuhkan sektor swasta yang kuat, industri yang produktif, investasi, ekspor, inovasi, serta penciptaan lapangan kerja.

Jika pertumbuhan terutama terjadi karena pemerintah meningkatkan belanja, pertumbuhan tersebut perlu diuji kualitasnya.

Apakah pabrik bertambah? Apakah produktivitas meningkat? Apakah perusahaan membuka lapangan kerja baru? Apakah upah riil masyarakat meningkat? Apakah usaha kecil memperoleh pasar yang lebih luas?

Aneka pertanyaan tersebut penting karena angka PDB tidak selalu menggambarkan seluruh pengalaman ekonomi masyarakat.

Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen. Dalam RAPBN 2027, belanja negara direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun, sedangkan pendapatan negara diperkirakan Rp3.426 triliun.

Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet kepada wartawan mengatakan, persoalan bukan hanya seberapa besar belanja negara, tetapi seberapa efektif belanja tersebut mendorong aktivitas ekonomi.

Dengan anggaran sekitar Rp4.097 triliun, penyerapan yang lambat atau belanja yang kurang produktif dapat menyulitkan pencapaian target pertumbuhan 6 persen.

Kritik tersebut layak menjadi bahan diskusi publik.

Sebab dalam pengelolaan APBN, angka besar tidak otomatis berarti hasil besar.

Rp1 triliun yang dibelanjakan untuk kegiatan produktif dapat menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, anggaran yang besar tetapi tidak menghasilkan peningkatan produktivitas hanya menciptakan aktivitas sementara.

Di sinilah pemerintah perlu memperkuat ukuran keberhasilan anggaran.

Masyarakat tidak cukup diberi informasi bahwa anggaran telah “terserap”.

Yang lebih penting adalah: apa hasil dari anggaran tersebut?

Jika pemerintah membangun jalan, berapa biaya per kilometer dan berapa lama jalan itu bertahan?

Jika pemerintah memberikan stimulus, berapa lapangan kerja yang tercipta?

Jika pemerintah memberikan bantuan kepada industri, apakah penerima bantuan meningkatkan investasi dan produktivitas?

Jika program pangan dijalankan, apakah manfaatnya hanya terlihat pada angka konsumsi atau juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang?

Pertanyaan semacam itu bukan untuk menghambat pemerintah.

Sebaliknya, pertanyaan itu membantu pemerintah membuktikan bahwa uang publik digunakan secara efektif.

Pemerintah juga perlu memperhatikan sektor manufaktur. Data BPS yang dikutip ANTARA menunjukkan industri pengolahan tumbuh 4,52 persen secara tahunan pada triwulan II, sementara kontribusinya terhadap PDB sekitar 18,5 persen. Sektor pertambangan bahkan mengalami kontraksi 1,64 persen secara tahunan.

Angka tersebut menunjukkan bahwa tantangan Indonesia bukan sekadar menjaga pertumbuhan agar tetap di atas 5 persen.

Tantangannya adalah meningkatkan kualitas pertumbuhan.

Pertumbuhan yang ideal seharusnya membuat masyarakat semakin produktif, perusahaan semakin kompetitif, industri semakin kuat, dan lapangan kerja semakin berkualitas.

Pemerintah bisa memainkan peran penting melalui infrastruktur, pendidikan, kepastian hukum, kemudahan investasi, pengembangan teknologi, dan kebijakan industri.

Tetapi setelah itu, sektor swasta harus mampu bergerak.

Dengan demikian, kritik terhadap struktur pertumbuhan ekonomi 2026 seharusnya tidak dipahami sebagai upaya meremehkan keberhasilan pemerintah.

Pertumbuhan 5,29 persen tetap merupakan capaian yang patut dicatat.

Tetapi dalam kebijakan publik, pujian dan kritik dapat berjalan bersamaan.

Pemerintah boleh mengatakan ekonomi tumbuh.

Ekonom boleh bertanya apakah pertumbuhan itu terlalu bergantung pada belanja pemerintah.

Masyarakat boleh bertanya apakah pertumbuhan tersebut terasa dalam kehidupan mereka.

Ketiga pernyataan itu tidak harus saling bertentangan.

Justru dari perbedaan perspektif itulah kebijakan ekonomi dapat diperbaiki.

Jika target 6 persen pada 2027 ingin dicapai secara berkelanjutan, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah APBN tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan hari ini, tetapi juga memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat dan dunia usaha untuk tumbuh tanpa harus selalu disangga oleh negara.

Itulah inti kritik yang konstruktif: bukan mempertanyakan apakah pemerintah bekerja, melainkan apakah pekerjaan pemerintah menghasilkan perubahan yang bertahan lama. (*)