Enam Juta Data Ganda dan 414 Dapur Fiktif, Pengawasan Program MBG Dipertanyakan

FAKTANASIONAL.NET - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan setelah muncul temuan mengenai persoalan serius dalam sistem data dan pengalokasian anggaran.

Badan Gizi Nasional disebut menemukan sekitar enam juta data ganda serta 414 dapur yang belum berdiri, tetapi telah tercatat memperoleh alokasi dana.

Temuan tersebut semakin menjadi perhatian karena nilai anggaran yang melekat pada ratusan dapur yang belum beroperasi itu mencapai Rp311 miliar.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai mekanisme verifikasi, validasi data, hingga pengawasan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program MBG.

Informasi tersebut dikutip dari Kompas.com serta unggahan akun Threads @kementerian_kontroversi pada 18 Agustus 2026.

Temuan ini juga memperlihatkan bahwa persoalan MBG tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan, tetapi menyentuh aspek mendasar berupa akurasi data dan kesiapan infrastruktur pendukung.

Keberadaan jutaan data penerima yang tercatat ganda menunjukkan adanya persoalan dalam proses pendataan.

Sementara itu, temuan 414 dapur yang belum berdiri namun telah mendapatkan alokasi anggaran menimbulkan pertanyaan mengenai proses pemeriksaan sebelum dana diberikan.

Kondisi tersebut menjadi alarm bagi pengelolaan program yang menyasar kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Validasi data dan keberadaan fasilitas seharusnya menjadi bagian penting sebelum anggaran disalurkan.

Munculnya dugaan dapur fiktif bernilai ratusan miliar rupiah turut mendorong desakan agar aparat penegak hukum menelusuri persoalan tersebut secara menyeluruh.

Pemeriksaan dinilai penting untuk mengetahui apakah terdapat kelalaian administratif atau indikasi penyimpangan anggaran.

Sorotan publik pun tidak berhenti pada pengembalian dana. Yang dipertanyakan adalah bagaimana mekanisme pengawasan dapat memungkinkan fasilitas yang belum berdiri memperoleh alokasi hingga Rp311 miliar. Kasus ini menjadi ujian penting bagi transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan MBG.[dit]