Evaluasi Total Kementerian PU Usai KPK OTT Proyek Jalan Sumut

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera melakukan evaluasi menyeluruh menyusul penangkapan tangan (OTT) yang menimpa sejumlah pejabat di Dinas PUPR Sumatera Utara dan PJN Wilayah 1 Sumut.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan langkah ini penting untuk menekan beban ekonomi berbiaya tinggi dan menjaga transparansi anggaran.

Menindaklanjuti OTT yang digelar KPK pada Kamis malam, 26 Juni 2025, Dody menyatakan bahwa seluruh jajaran dari eselon I hingga PPK akan dievaluasi secara internal pekan depan setelah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengutip pesan Prof Sumitro Djojohadikusumo bahwa tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) mengindikasikan inefisiensi pembiayaan pembangunan nasional.

Evaluasi mencakup penelusuran alur pengadaan, tata kelola lelang, dan pertanggungjawaban setiap pejabat. Dody menekankan bahwa tidak ada toleransi terhadap kebocoran anggaran.

“Setiap rupiah negara harus benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya. Proses ini akan melibatkan audit forensik dan kajian ulang seluruh prosedur pengadaan proyek jalan.

Dengan menuntaskan evaluasi, diharapkan efisiensi biaya terbuka lebar dan risiko korupsi dapat diminimalkan. Dody memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum—KPK dan Kejaksaan—atas komitmen menjaga integritas pembangunan nasional.

Ke depan, tata kelola proyek infrastruktur diharapkan semakin transparan dan akuntabel, memperkuat kepercayaan publik.[dit]