Fenomena Runtuhnya Legitimasi MBG di TikTok

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Legitimasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di platform media sosial TikTok mulai runtuh.

Analis dari Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra, membunyikan alarm serius bagi Pemerintah, karena data terbaru dari Databoks Katadata mengenai tren sentimen para Tiktoker terhadap anggaran Program MBG periode April hingga Mei 2026.

Hasil analisis Katadata Insight Center menunjukkan bahwa mayoritas percakapan publik, yakni sebesar 73,82%, bernada negatif, sementara sentimen positif hanya mencapai 15,33%, dan sisanya sebesar 10,85% bersifat netral.

"Angka ini merefleksikan bahwa hampir tiga perempat diskusi publik di TikTok didominasi oleh kritik tajam dan kecurigaan mendalam terhadap tata kelola anggaran program tersebut," kata Hamdi.

Pria berkepala plontos itu menyebut fenomena negatif tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai kritik sporadis belaka.

"Dalam ekosistem digital kontemporer, dominasi sentimen negatif yang melampaui ambang 70% pada platform berbasis algoritma seperti TikTok telah membentuk persepsi kolektif yang solid di tengah masyarakat," tegas Hamdi.

Hal yang mengkhawatirkan, lanjut Hamdi, adalah pergeseran narasi di mana MBG kini mulai dipandang bukan sekadar program pemenuhan gizi anak sekolah, melainkan simbol ketimpangan distribusi anggaran negara.

Menariknya, resistensi publik sebenarnya tidak ditujukan pada substansi atau tujuan moral dari pemberian makan bergizi bagi anak-anak. Publik secara umum menerima visi kemanusiaan di balik program ini.

"Namun, titik didih kemarahan masyarakat telah bergeser dari pertanyaan mengenai relevansi program menjadi gugatan atas besarnya alokasi anggaran ratusan triliun rupiah yang tidak dibarengi dengan efektivitas di lapangan," ungkap Hamdi.

Pria berkumis tipis itu menilai, sentimen negatif dipicu oleh berbagai isu krusial, mulai dari dugaan pemborosan anggaran, pengadaan barang non-esensial, indikasi penggelembungan harga (markup), hingga rendahnya kualitas makanan yang memicu kasus keracunan.

"Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa yang sedang mengalami degradasi saat ini bukanlah legitimasi moral program, melainkan legitimasi tata kelolanya. Gitu loh," tandas Hamdi.

Secara sosiopolitik, runtuhnya kepercayaan terhadap tata kelola jauh lebih berbahaya. Pengalaman global membuktikan bahwa program sosial sering kali tumbang bukan karena manfaatnya hilang, melainkan saat publik meyakini bahwa anggaran negara lebih banyak terserap oleh ekosistem pengelola dibandingkan oleh penerima manfaat.

Dalam konteks ini, TikTok berperan sebagai pengeras suara yang brutal. Berbeda dengan media konvensional yang menyediakan ruang untuk penjelasan pemerintah, TikTok bekerja melalui kekuatan visual, emosi, dan simbol ketidakadilan sosial.

Akibatnya, satu rekaman video mengenai makanan yang tidak layak konsumsi mampu meniadakan ribuan halaman presentasi pemerintah mengenai investasi sumber daya manusia atau klaim keberhasilan 99,99 persen.

Kata Hamdi, Ketidakpercayaan publik kian menebal mengingat skala fiskal MBG yang sangat masif.

Dengan anggaran tahun 2026 yang mencapai kurang lebih Rp335 triliun—setara dengan hampir seluruh subsidi energi nasional atau sekitar 8–9% dari total belanja negara—masyarakat secara otomatis melakukan perbandingan sosial.

"Di tengah realitas sekolah yang rusak, rendahnya kesejahteraan guru honorer, keterbatasan fasilitas kesehatan, serta tekanan ekonomi yang menghimpit kelas menengah, kehadiran MBG dengan anggaran raksasa menciptakan kesan hilangnya sensitivitas prioritas negara (sense of priority)," tegasnya.

Mirisnya adalah, Pemerintah tampaknya belum sepenuhnya menyadari (atau masa bodoh, red) bahwa tantangan utama MBG saat ini tidak hanya terletak pada tata kelola fisik, melainkan pada peperangan persepsi digital.

Algoritma media sosial cenderung memperkuat konten dengan keterlibatan emosional tinggi, terutama yang berkaitan dengan rasa ketidakadilan.

"Tanpa adanya transparansi total dan komunikasi yang empatik, sikap defensif pemerintah hanya akan memperluas gelombang ketidakpercayaan," tandas Hamdi.

Imbas lanjutannya, bagi Hamdi adalah jika persepsi bahwa program ini hanya mengenyangkan ekosistem pengelola terus mengakar dalam memori kolektif, maka MBG terancam berubah menjadi monumen pemborosan negara.

"Pada akhirnya, biaya politik untuk memulihkan kepercayaan yang hilang tersebut bisa jauh melampaui nilai anggaran Rp335 triliun itu sendiri," tuntas Hamdi.

(Kalau sudah demikian, siapa yang bakal untung dan siapa yang buntung?, red)