Fluktuasi Harga Kebutuhan Pokok, Pemerintah Beri 'Obat Nyeri'

FAKTANASIONAL.NET - Fluktuasi harga kebutuhan pokok —khususnya beras dan bahan pangan dasar— masih jadi tantangan sosial-ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat. Kritik masyarakat terhadap instansi sektor ekonomi dan pangan terus bermunculan.

Pendekatan jangka pendek seperti operasi pasar, atau impor pangan darurat, memang dapat meredakan gejolak harga sementara. Ibarat obat pereda nyeri.

Namun, tidak mungkin pemerintah terus-menerus menggelar operasi pasar. Pusat penyakitnya yang harus diobati. Bukan pereda nyeri yang sementara.

Masyarakat menuntut solusi struktural yang berkesinambungan: perlindungan terhadap harga jual di tingkat petani, pemangkasan rantai distribusi yang terlalu panjang, serta modernisasi sarana penyimpanan hasil panen.

Keberhasilan pemerintah mengendalikan kestabilan harga kebutuhan pokok secara konsisten merupakan tolok ukur utama dari efektivitas kebijakan ekonomi nasional di mata rakyat.

Komentar Warganet

@arif_pangan_mandiri: "Kebijakan penanganan harga pangan sebaiknya tidak sebatas pemadam kebakaran saat harga melambung tinggi. Kita perlu pembenahan dari hulu: tingkatkan kapasitas gudang penyimpanan dingin (cold storage) nasional dan pastikan porsi keuntungan terbesar masuk ke petani lokal, bukan rantai tengkulak."

@suara_konsumen: "Masyarakat memahami tantangan rantai pasok global, tapi yang dibutuhkan warga di tingkat tapak adalah kepastian harga yang terjangkau dan ketersediaan barang yang stabil di pasar tradisional harian."

Pejabat publik terkait sektor pangan harus bekerja lebih giat menanggapi kritik masyarakat. Kenyataan di lapangan, harga kebutuhan pokok terus naik. Sebaliknya, daya beli masyarakat turun.

Penurunan daya beli disebabkan aneka faktor. Antara lain, minimnya lapangan kerja yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah penganggur. Juga, banyaknya PHK akibat ekonomi lesu.

Para penganggur terpaksa lari ke sektor informal. Antara lain, berdagang kecil-kecilan di pinggir jalan. Hasilnya juga minim, karena balik lagi akibat lemahnya daya beli masyarakat.

Sementara itu, pejabat publik di semua sektor pada korupsi. Termasuk aparat penegak hukum. Buktinya, banyak dari mereka ditangkap KPK. Itu menandakan lebih banyak lagi yang belum ditangkap.

Kondisi ini menimbulkan kerawanan kriminalitas dan bibit-bibit pemberontakan. Pemerintah harus secepatnya menangani kondisi masyarakat yang negative sekarang. (*)