FORSIBER Buka Kalkulator: 1.500 SPPG Polri = Rp13,5 Triliun per Tahun

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Analis kebijakan Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra membuka kalkulator dan mengajak masyatakat mencermati ekspansi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hamdi menilai ekspansi SPPG Polri ini bukan lagi sekadar urusan pembangunan dapur, melainkan pengelolaan arus dana publik dalam skala sangat besar.

SPPG milik Polri dikelola bersama Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB). Yayasan ini merupakan organisasi sosial yang terafiliasi dengan kepolisian dan beranggotakan istri-istri anggota Polri.

"Jika target 1.500 SPPG Polri pada tahun 2026 tercapai, jaringan tersebut berpotensi mengelola dana sekitar Rp975 miliar hingga Rp1,125 triliun setiap bulan, atau Rp11,7 triliun hingga Rp13,5 triliun setiap tahun," kata Hamdi dalam analisanya, Rabu (1/7/2026).

Hamdi menjelaskan, angka itu dihitung dari asumsi satu SPPG melayani 2.500 penerima manfaat selama 20 hari operasional per bulan. Dengan skema biaya Rp13.000 hingga Rp15.000 per porsi, satu SPPG mengelola sekitar Rp650 juta hingga Rp750 juta per bulan. Dalam setahun, satu fasilitas saja mengelola Rp7,8 miliar hingga Rp9 miliar.

Dalam rinciannya, Hamdi menyebut komponen dana tersebut terdiri dari bahan baku makanan Rp400 juta hingga Rp500 juta per bulan per SPPG, biaya operasional Rp150 juta per bulan per SPPG, serta insentif fasilitas Rp100 juta per bulan per SPPG.

"Artinya, setiap SPPG bukan sekadar dapur pelayanan, tetapi unit pengelola dana ratusan juta rupiah setiap bulan," jelas Hamdi.

Berdasarkan data terbaru, kata Hamdi, Polri telah memiliki 1.415 SPPG, terdiri atas 828 SPPG telah beroperasi, 227 dalam tahap persiapan operasional, dan 360 masih dalam pembangunan. Jika seluruh 1.415 SPPG itu beroperasi penuh, dana yang berputar diperkirakan mencapai Rp919,75 miliar hingga Rp1,061 triliun per bulan, atau Rp11,04 triliun hingga Rp12,73 triliun per tahun.

Khusus 828 SPPG yang sudah beroperasi, nilai dana yang dikelola saat ini berpotensi mencapai Rp538,2 miliar hingga Rp621 miliar per bulan. Dalam setahun, nilainya mencapai Rp6,46 triliun hingga Rp7,45 triliun.

Dari jumlah itu, biaya bahan baku makanan mencapai Rp331,2 miliar hingga Rp414 miliar per bulan, biaya operasional Rp124,2 miliar per bulan, dan insentif fasilitas Rp82,8 miliar per bulan.

Sementara 227 SPPG yang masih dalam tahap persiapan operasional berpotensi menambah arus dana Rp147,55 miliar hingga Rp170,25 miliar per bulan apabila mulai beroperasi penuh. Dalam setahun, nilainya mencapai Rp1,77 triliun hingga Rp2,04 triliun.

Adapun 360 SPPG yang masih dalam pembangunan akan menambah lagi Rp234 miliar hingga Rp270 miliar per bulan, atau Rp2,81 triliun hingga Rp3,24 triliun per tahun.

Yang paling krusial, jarak dari 1.415 SPPG menuju target 1.500 SPPG hanya tersisa 85 unit. Namun tambahan 85 SPPG itu saja berpotensi menambah arus dana Rp55,25 miliar hingga Rp63,75 miliar setiap bulan, atau Rp663 miliar hingga Rp765 miliar setiap tahun. Dengan kata lain, sisa target yang terlihat kecil secara jumlah fasilitas tetap membawa konsekuensi anggaran hampir tiga perempat triliun rupiah per tahun.

"Jika target 1.500 SPPG tercapai, total penerima manfaat berpotensi mencapai 3,75 juta orang. Pada skala tersebut, biaya bahan baku makanan saja dapat mencapai Rp600 miliar hingga Rp750 miliar per bulan, atau Rp7,2 triliun hingga Rp9 triliun per tahun. Biaya operasional mencapai Rp225 miliar per bulan atau Rp2,7 triliun per tahun. Insentif fasilitas mencapai Rp150 miliar per bulan atau Rp1,8 triliun per tahun," kata Hamdi.

Nah, Hamdi menegaskan besarnya angka ini membuat publik tidak boleh hanya disuguhi narasi pembangunan, jumlah dapur, jumlah menu, atau klaim zero accident.

Baginya, yang harus dibuka adalah siapa pengelola tiap SPPG, siapa pemasok bahan baku, bagaimana harga ditentukan, bagaimana kualitas makanan diuji, bagaimana penerima manfaat diverifikasi, dan bagaimana insentif fasilitas dipertanggungjawabkan.

"Tanpa transparansi menyeluruh, ekspansi SPPG Polri berisiko berubah dari program pelayanan gizi menjadi ekosistem anggaran raksasa yang sulit diawasi. Semakin cepat jumlah SPPG bertambah, semakin besar pula risiko kebocoran, mark-up, konflik kepentingan, penggelembungan penerima manfaat, dan pengadaan tertutup," kata Hamdi.

Karena itu, Hamdi mengingatkan target 1.500 SPPG tidak boleh hanya dibaca sebagai prestasi kelembagaan. Target itu juga harus dibaca sebagai alarm pengawasan. Ketika satu jaringan di bawah Polri berpotensi mengelola hingga Rp13,5 triliun per tahun, maka audit, keterbukaan data, pengawasan independen, dan pertanggungjawaban publik wajib berdiri lebih dulu sebelum klaim keberhasilan diumumkan.

"Program makan bergizi gratis memang penting. Tetapi justru karena penting, ia tidak boleh dibiarkan berjalan dengan logika “bangun dulu, awasi belakangan”.

"Dalam program sebesar ini, kegagalan pengawasan bukan sekadar kesalahan administrasi. Ia dapat berubah menjadi kebocoran anggaran, buruknya kualitas makanan, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap program yang menyangkut jutaan anak Indonesia," tuntas Hamdi Putra.