Forsiber Soroti Upaya Monopoli Ekosistem MBG Oleh APPMBGI

FAKTANASIONAL.NET - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semula diproyeksikan sebagai intervensi sosial untuk meningkatkan kualitas generasi masa depan, kini berada di bawah sorotan tajam terkait struktur tata kelolanya.

Perkembangan terbaru mengindikasikan adanya upaya yang sangat kuat dari Asosiasi Pemasok dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) untuk mendominasi ekosistem MBG.

Perkembangan tersebur mendapat sorotan tajam dari Forum Sipil Bersuara (Forsiber).

Hamdi Putra dari Forsiber menilai, keterlibatan asosiasi tersebut diduga telah melampaui fungsi koordinasi organisasi profesi pada umumnya, bertransformasi menjadi aktor sentral yang ingin menguasai rantai pasok pangan secara menyeluruh, mulai dari sektor hulu hingga hilir.

"Intervensi APPMBGI terlihat sangat sistematis melalui pembangunan infrastruktur strategis, seperti gudang pangan di sentra produksi, pengembangan fasilitas pendingin (cold storage), pengelolaan distribusi, hingga pengembangan pusat komando (command center) logistik secara real-time," katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/5/2026).

Kondisi ini, lanjut Hamdi, menempatkan satu entitas pada posisi yang sangat krusial dalam menghubungkan petani, nelayan, dan pelaku UMKM dengan dapur produksi MBG.

Integrasi vertikal yang sedemikian masif menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi konsentrasi kekuatan ekonomi dalam sebuah ekosistem tertutup yang bernilai triliunan rupiah.

Lebih jauh lagi, ungkap Hamdi, penguasaan atas MBG Command and Control Center memberikan akses kepada APPMBGI untuk mengelola data strategis nasional, termasuk informasi stok pangan dan distribusi logistik. Hal ini memicu pertanyaan mendasar mengenai aspek kedaulatan data, mengingat informasi publik yang bersifat strategis idealnya dikuasai oleh lembaga negara, bukan entitas non-negara.

Meskipun kolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan memberikan legitimasi formal, ketiadaan batasan peran yang jelas berisiko memicu pengambilalihan fungsi negara oleh pihak tertentu tanpa mekanisme pengawasan yang memadai.

"Struktur yang eksklusif ini juga menyimpan risiko nyata berupa konflik kepentingan, potensi ekstraksi keuntungan melalui biaya logistik yang tidak transparan, serta ketergantungan negara pada satu jaringan distribusi tunggal," ujar Hamdi.

Apabila fenomena ini terus berlanjut tanpa evaluasi mendalam, program MBG dikhawatirkan akan berubah menjadi pasar terintegrasi bagi kelompok tertentu, yang pada akhirnya dapat mengorbankan prinsip keadilan distribusi dan transparansi publik.

Demi menjaga integritas dan tujuan mulia program ini, pemerintah didesak untuk melakukan langkah-langkah korektif yang signifikan.

Diperlukan keterbukaan mengenai seluruh struktur kemitraan, pemisahan yang tegas antara fungsi operator dan regulator, serta jaminan bahwa kendali penuh atas data dan distribusi logistik tetap berada di bawah otoritas negara.

"Program MBG tidak boleh beralih fungsi menjadi sarana konsolidasi kekuatan ekonomi sepihak. Kedaulatan pangan nasional harus tetap menjadi prioritas utama di atas kepentingan ekonomi kelompok tertentu," pungkas Hamdi.[Zul]