Fakta Nasional

Fraksi PKB DPR RI Siap Kawal Kebijakan Strategis Pemerintahan Presiden Prabowo

JAKARTA , FAKTANASIONAL . NET - Memasuki Tahun 2025, pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari ekonomi, geopolitik, energi, hingga persoalan kebangsaan lainnya. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Fraksi PKB DPR RI menyatakan kesiap…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Editor Editor: Redaksi 📍 Nasional Thursday, 02 January 2025 📖 2 menit
Fraksi PKB DPR RI Siap Kawal Kebijakan Strategis Pemerintahan Presiden Prabowo
Ketua Fraksi PLB DPR RI, Jazilul Fawaid
) -->

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Memasuki Tahun 2025, pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari ekonomi, geopolitik, energi, hingga persoalan kebangsaan lainnya. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Fraksi PKB DPR RI menyatakan kesiapan mereka untuk mengawal seluruh kebijakan strategis yang dibuat oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, menyampaikan bahwa dalam dua hingga tiga bulan pertama sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo telah meluncurkan sejumlah kebijakan strategis. Kebijakan tersebut mencakup program ketahanan pangan dan energi, makan bergizi gratis, peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM), serta penguatan diplomasi luar negeri.

"PKB menyampaikan apresiasi atas kebijakan dan kinerja pemerintah di bawah Presiden Prabowo. PKB siap secara total berada di belakang Presiden Prabowo untuk mengawal dan menyukseskan berbagai program yang dibuat. PKB solid dalam barisan Presiden Prabowo," ujar Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid, Rabu (1/1/2025).

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI ini optimistis bahwa berbagai program prioritas yang dibuat oleh Presiden Prabowo akan membuahkan hasil yang optimal. "Kami yakin berbagai program prioritas Pemerintahan Pak Prabowo akan sukses karena mendapatkan dukungan publik dan juga dukungan mayoritas di Parlemen," tuturnya.

Termasuk kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang menjadi amanah Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mulai berlaku per 1 Januari 2025. Menurut Gus Jazil, langkah tersebut sudah melalui kebijakan yang sangat matang. "Pemerintah ketika menerapkan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%, semua sudah dipikirkan matang-matang, termasuk stimulus ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan juga pelaku UMKM," urainya.

Dalam program ketahanan pangan, Gus Jazil menyebut kebijakan strategis yang menjadi janji politik Prabowo ini benar-benar akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. "Pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas yang tentu PKB akan kawal total sebab ini sejalan dengan cita-cita PKB bagaimana kita punya generasi muda yang hebat. Salah satunya ya dengan disiapkan gizinya. Tanpa gizi yang baik, tak mungkin cita-cita membangun SDM itu bisa terwujud," tuturnya.

Di sisi lain, program makan bergizi gratis juga akan mendongkrak perekonomian warga. Sebab, pemerintah telah berkomitmen untuk melibatkan langsung masyarakat dalam menyukseskan program makan bergizi gratis. "Sesuai instruksi Ketum Gus Muhaimin, PKB di semua tingkatan akan total menyukseskan program-program Pak Prabowo," tegas Gus Jazil. [dnl]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK