Gaduh Proyek Whoosh: Siaga 98 Sebut Jokowi 'Giring Opini' Agar Prabowo Tanggung Rugi

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh menuai kritik tajam. Jokowi, yang membahas perlunya subsidi untuk Whoosh dengan alasan kemacetan dan investasi sosial, dituding tengah menggiring opini publik.

Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98), Hasanuddin, menilai pernyataan tersebut sebagai upaya agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan intervensi. Intervensi yang dimaksud adalah menanggung kerugian finansial yang kini dialami proyek strategis tersebut.

Menurut Hasanuddin (2/11/2025), narasi "investasi sosial" ini secara tersirat menempatkan Whoosh sebagai tanggung jawab negara, padahal sejak awal proyek ini dirancang sebagai kerja sama investasi bisnis yang seharusnya akuntabel.

Menutupi Dugaan Mark Up

Siaga 98 mencurigai bahwa pernyataan Jokowi berpotensi menutupi perdebatan publik yang lebih krusial, yakni terkait efisiensi proyek dan dugaan mark up biaya. Hingga kini, isu tersebut dinilai belum terjawab secara transparan kepada publik.

Hasanuddin menegaskan bahwa publik berhak mengetahui sejauh mana proyek tersebut dikelola secara profesional tanpa mengorbankan akuntabilitas dan tanggung jawab fiskal negara. "Subsidi publik tidak boleh dijadikan alat untuk menutupi kesalahan manajemen proyek," tegasnya.

Dukungan untuk Menkeu Purbaya

Dalam konteks ini, Siaga 98 menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Menteri Keuangan Purbaya yang menolak membebankan utang Whoosh ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mereka menekankan bahwa pemerintahan Prabowo harus berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam mengambil kebijakan lanjutan atas Whoosh. Subsidi boleh saja diberikan, namun harus didasari argumentasi ekonomi yang kuat dan pengawasan ketat, bukan sekadar penyelamatan atas kegagalan investasi masa lalu.[dit]