Gagal Capai Target, Telkom Malah Dipuji DPR

PUJIAN Komisi VI DPR RI terhadap PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk patut dipersoalkan karena dinilai mengabaikan kegagalan manajemen dalam memenuhi target pertumbuhan yang ditetapkannya sendiri sepanjang tahun buku 2025.

Telkom memang masih mencatatkan pendapatan sebesar Rp146,742 triliun, EBITDA Rp72,240 triliun, serta laba tahun berjalan Rp24,458 triliun.

Pada awal 2025, Telkom menargetkan pertumbuhan pendapatan positif pada kisaran low-to-mid single digit. Realisasinya justru berlawanan arah. Pendapatan konsolidasian turun 2,2 persen.

Ini bukan sekadar selisih kecil antara target dan realisasi, melainkan deviasi strategis serius dari target tumbuh positif menjadi kontraksi.

Persoalan paling nyata terlihat pada bisnis konsumen yang menjadi tulang punggung TelkomGroup. Segmen B2C masih menyumbang sekitar 72 persen dari total pendapatan, tetapi pendapatannya turun Rp3,764 triliun atau 3,4 persen menjadi Rp105,898 triliun. Pada saat yang sama, pendapatan B2B ICT turun 3,1 persen menjadi Rp15,3 triliun.

Tekanan pada B2C tidak boleh dipandang sebagai gejala biasa. Penurunan tersebut didorong antara lain oleh turunnya pendapatan seluler tradisional sebesar Rp1,848 triliun, pendapatan data, internet, dan teknologi informasi sebesar Rp2,697 triliun, serta pendapatan SMS sebesar Rp648 miliar.

Penurunan pada layanan seluler tradisional terjadi di tengah pergeseran pengguna dari layanan voice ke platform over-the-top atau OTT, sebuah perubahan yang bukan muncul secara tiba-tiba dan seharusnya sudah lama diantisipasi melalui inovasi produk, penyesuaian struktur biaya, dan strategi monetisasi baru.

Kinerja IndiHome memperlihatkan kontradiksi yang lebih tajam. Basis pelanggan IndiHome B2C bertambah 712 ribu pelanggan hingga mencapai sekitar 10,3 juta pelanggan pada akhir 2025.

Akan tetapi pendapatan tidak bergerak sejalan dengan pertumbuhan pelanggan karena ARPU turun dari sekitar Rp238 ribu menjadi Rp214 ribu atau merosot 10,1 persen.

Telkom menghadapi situasi di mana jumlah pelanggan bertambah, tetapi nilai ekonomi per pelanggan justru menurun.

Peralihan pelanggan dari paket triple-play ke single-play dan ekspansi ke segmen entry-level memang dapat menjadi bagian dari strategi penetrasi pasar.

Namun strategi tersebut harus diuji secara terbuka apakah pertumbuhan pelanggan benar-benar menciptakan nilai jangka panjang, atau hanya memperbesar basis pengguna dengan tingkat monetisasi yang makin rendah.

Tidak semua lini usaha Telkom mengalami penurunan pendapatan. B2B Infra, misalnya, mencatat kenaikan pendapatan eksternal menjadi Rp8,929 triliun. Namun kenaikan itu belum otomatis menciptakan nilai yang lebih baik, karena laba segmennya justru turun 36,3 persen menjadi Rp10,487 triliun akibat lonjakan beban usaha.

Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan tidak boleh langsung dirayakan apabila tidak diikuti kemampuan menjaga profitabilitas.

Manajemen Telkom menyebut kompetisi, tekanan daya beli pada semester pertama 2025, serta perubahan perilaku pelanggan sebagai faktor yang memengaruhi kinerja.

Faktor-faktor tersebut memang nyata. Namun semuanya justru memperlihatkan sejauh mana manajemen mampu membaca perubahan pasar, menjaga nilai pelanggan, mempercepat pengembangan produk, dan memastikan bisnis baru mampu menggantikan pendapatan layanan tradisional yang terus tergerus.

Klaim adanya market repair pada semester kedua 2025 juga tidak dapat menghapus fakta utama bahwa target tahunan tetap gagal tercapai. Perbaikan kuartalan boleh menjadi sinyal awal, tetapi tidak boleh dipakai untuk menutup evaluasi atas kontraksi pendapatan sepanjang tahun dan lemahnya monetisasi pada sejumlah mesin bisnis utama.

Situasi ini menjadi semakin penting karena Telkom sedang bertransformasi dari legacy telco menuju strategic holding. Transformasi tidak boleh berhenti pada penyederhanaan struktur, spin-off aset, atau jargon value creation.

Transformasi harus dibuktikan dengan pertumbuhan yang nyata, kualitas layanan yang terjaga, monetisasi pelanggan yang sehat, serta kemampuan bisnis baru seperti data center, cloud, cybersecurity, artificial intelligence, dan layanan enterprise menggantikan pendapatan lama yang menurun.

Komisi VI DPR RI karena itu tidak cukup hanya meminta jajaran Telkom menjaga kekompakan. Kekompakan bukan indikator kinerja publik. Parlemen harus meminta penjelasan terbuka mengenai mengapa target pertumbuhan positif berubah menjadi kontraksi 2,2 persen; kapan manajemen menyadari target tidak akan tercapai; langkah korektif apa yang ditempuh; serta bagaimana hasilnya diukur.

Komisi VI seharusnya juga harus mempertanyakan mengapa realisasi belanja modal hanya mencapai Rp24,577 triliun atau 16,7 persen dari pendapatan, jauh di bawah rencana awal sekitar 25–30 persen.

Telkom wajib menjelaskan apakah selisih itu benar-benar mencerminkan disiplin investasi, atau justru terdapat penundaan investasi yang berpotensi memengaruhi kualitas jaringan, kapasitas infrastruktur, dan daya saing jangka panjang.

Selain itu, DPR harus meminta peta kontribusi riil bisnis baru terhadap pendapatan dan laba, evaluasi atas penurunan ARPU IndiHome, serta penjelasan mengenai memburuknya profitabilitas B2B Infra di tengah kenaikan pendapatan.

Yang tidak kalah penting, Komisi VI harus memastikan parameter evaluasi dan remunerasi direksi maupun komisaris benar-benar mencerminkan capaian kinerja aktual, termasuk kegagalan mencapai target utama yang ditetapkan perusahaan sendiri.

Telkom tidak membutuhkan DPR sebagai tim hore. Telkom membutuhkan DPR sebagai pengawas yang memastikan setiap transformasi menghasilkan pertumbuhan, bukan sekadar perampingan organisasi; menciptakan nilai, bukan hanya memindahkan aset; dan menjaga kepentingan publik, bukan sekadar menjaga kenyamanan manajemen.

Ketahanan tanpa pertumbuhan bukan kemenangan. Ia hanya menunjukkan bahwa Telkom masih cukup besar untuk menahan tekanan, tetapi belum cukup tajam untuk mengalahkannya.[***]

Penulis: Hamdi Putra, Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)