Garap Rusun Subsidi 30 Lantai di Meikarta, Pemerintah Targetkan Groundbreaking Maret Mendatang
FAKTANASIONAL.NET – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi tancap gas dalam proyek penyediaan hunian terjangkau di kawasan Cikarang, Bekasi. Pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di lahan Meikarta dipastikan segera memasuki fase…
Dengarkan Ringkasan
FAKTANASIONAL.NET – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi tancap gas dalam proyek penyediaan hunian terjangkau di kawasan Cikarang, Bekasi.
Pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di lahan Meikarta dipastikan segera memasuki fase konstruksi setelah proses persiapan lahan menunjukkan progres signifikan dalam dua pekan terakhir.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa proyek ini merupakan hasil sinergi strategis dengan pihak pengembang yang telah menghibahkan lahan seluas puluhan hektare untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca Juga: Dukung Program 3 Juta Rumah, Bank Kalbar Genjot Kerjasama Pembiayaan Perumahan FLPP
"Pak James (Riyadi) menghibahkan 30 hektare. Kita akan membangun tiga lokasi," kata Maruarar saat memberikan keterangan di Gedung DPR, Rabu (18/2/2026).
Proyek ambisius ini dirancang untuk memaksimalkan kapasitas hunian secara vertikal. Rencananya, pembangunan akan dibagi secara merata di tiga titik lokasi berbeda untuk memastikan aksesibilitas yang lebih luas bagi para calon penghuni.
Langkah awal berupa land clearing atau pembersihan lahan telah berjalan sejak dua minggu lalu, menandakan kesiapan teknis di lapangan sebelum alat berat mulai beroperasi penuh.
Untuk memastikan kelancaran investasi dan perizinan, Kementerian PKP menggandeng Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Duet menteri Maruarar Sirait dan Rosan Roeslani dijadwalkan akan meresmikan dimulainya pembangunan secara simbolis dalam waktu dekat.
"Saya bersama Pak Rosan Roeslani untuk ground breaking," kata Maruarar, yang menjadwalkan seremoni tersebut pada 8 Maret 2026 mendatang.
Meski kawasan Meikarta sempat menjadi sorotan publik akibat kasus hukum masa lalu, pemerintah memastikan proyek rusun subsidi ini berdiri di atas landasan hukum yang bersih.
Hal ini diperkuat oleh pernyataan KPK pada 18 Januari 2026 yang menegaskan bahwa perkara hukum terkait perizinan di kawasan tersebut telah tuntas, dan tidak ada unit rusun dalam proyek ini yang berstatus sitaan.
Dengan dukungan penuh lintas sektor, proyek ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi ketersediaan hunian layak di kawasan penyangga ibu kota yang kian padat.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
