Gelombang Aspirasi Gen Z Dunia dan Pembelajaran Penting Bagi Bangsa Indonesia

FAKTANASIONAL.NET | Gelombang demonstrasi generasi muda di berbagai negara sepanjang 2026 memperlihatkan perubahan penting dalam dinamika sosial global.

Dari Albania, Georgia, Prancis, hingga India, generasi muda menyuarakan persoalan pendidikan, biaya hidup, kesempatan kerja, ketimpangan sosial, dan tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih responsif.

Fenomena ini bukan sekadar rangkaian demonstrasi, melainkan refleksi meningkatnya kesadaran generasi muda terhadap masa depan dan arah pembangunan negaranya.

Pemerintah di berbagai negara menghadapi tantangan untuk memastikan kebijakan publik mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempersiapkan generasi berikutnya.

Indonesia perlu membaca perkembangan tersebut secara objektif dan proporsional. Kesamaan simbol maupun pola demonstrasi tidak serta-merta membuktikan adanya satu kekuatan yang mengendalikan seluruh gerakan internasional. Dalam perspektif kebangsaan, dinamika tersebut justru menjadi bahan refleksi mengenai hubungan antara kualitas pemerintahan, aspirasi masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan.

Ir. R. Haidar Alwi, MT – Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, memandang bahwa kekuatan bangsa tidak hanya ditentukan oleh stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan negara membangun manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi global.

Pembangunan yang berorientasi masa depan membutuhkan kesinambungan antara program pemerintah, kesejahteraan rakyat, dan penguatan kapasitas intelektual bangsa. Program prioritas nasional perlu didukung agar berjalan efektif, sementara kualitas pendidikan harus ditempatkan sebagai investasi strategis yang menentukan posisi Indonesia dalam persaingan dunia.

Sebab, negara yang tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus bergantung pada kemampuan bangsa lain, sekalipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

“Bangsa yang kuat bukan bangsa yang hanya mampu membeli teknologi, melainkan bangsa yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan menguasainya. Kekayaan alam memberikan modal pembangunan, tetapi ilmu pengetahuan menentukan kemampuan mengelolanya. Kedaulatan sejati lahir ketika rakyat memiliki pengetahuan dan negara mempunyai kapasitas untuk menentukan masa depannya sendiri,” tegas Haidar Alwi.

Pemikiran tersebut menempatkan pendidikan lebih jauh daripada sekadar pelayanan publik. Pendidikan merupakan fondasi kekuatan nasional yang menentukan kemampuan Indonesia menghadapi perubahan geopolitik, revolusi industri, dan persaingan ekonomi global. Karena itu, fenomena aspirasi generasi muda dunia perlu dibaca bersama kebutuhan mendasar untuk memperkuat kualitas manusia Indonesia.

Gelombang Aspirasi Gen Z Dunia dan Pendidikan sebagai Fondasi Kekuatan Nasional.

Demonstrasi generasi muda di sejumlah negara memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan publik dan kesempatan masa depan menjadi persoalan yang semakin diperhatikan. Di Prancis, demonstrasi pada September hingga Oktober 2026 antara lain menyoroti kekurangan guru, kondisi fasilitas sekolah, ketimpangan pendidikan, dan sistem penerimaan perguruan tinggi.

Pada 17 Oktober 2026, pemerintah memperkirakan sekitar 550 ribu orang mengikuti demonstrasi nasional, sementara penyelenggara memperkirakan 800 ribu peserta dari berbagai kelompok masyarakat.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan dapat berkembang menjadi persoalan kepercayaan publik ketika kebutuhan masyarakat tidak memperoleh jawaban yang memadai.

Bagi Indonesia, pelajaran terpenting bukan meniru demonstrasi negara lain, melainkan memahami substansi aspirasi generasi muda dan menjadikannya masukan konstruktif bagi pembangunan.

Data PISA 2025 yang dirilis OECD pada 8 September 2026 menunjukkan skor Indonesia sebesar 364 untuk matematika, 365 untuk membaca, dan 389 untuk sains. Hasil tersebut menegaskan perlunya peningkatan kemampuan dasar peserta didik melalui penguatan kualitas guru, pemerataan fasilitas, laboratorium, perpustakaan, serta pembelajaran yang membangun penalaran dan kemampuan memecahkan masalah.

Pendidikan harus mampu melahirkan generasi yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga sanggup menghasilkan pengetahuan dan inovasi.

Dalam konteks persaingan global, kemampuan tersebut berkaitan langsung dengan kedaulatan teknologi. Indonesia yang ingin memperkuat industri semikonduktor, kecerdasan buatan, bioteknologi, energi, pertahanan, dan teknologi kesehatan membutuhkan ilmuwan, insinyur, peneliti, serta tenaga ahli dengan kompetensi tinggi.

Tanpa fondasi pendidikan dan penelitian yang kuat, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar bagi teknologi asing dan pemasok bahan mentah dalam rantai ekonomi global. Sebaliknya, investasi pendidikan yang tepat dapat meningkatkan kemampuan bangsa mengolah sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah, membangun industri berbasis inovasi, dan menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas.

“Pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan lulusan yang mencari tempat dalam persaingan dunia, tetapi harus melahirkan generasi yang mampu mengubah posisi Indonesia dalam persaingan tersebut. Kita harus beralih dari bangsa yang mengandalkan pembelian teknologi menjadi bangsa yang menguasai pengetahuan, menghasilkan inovasi, memiliki industri unggul, dan mampu menciptakan standar kemajuannya sendiri. Di situlah pendidikan berubah menjadi kekuatan ekonomi sekaligus instrumen kedaulatan nasional,” ujar Haidar Alwi.

Karena itu, penguatan pendidikan harus menjadi agenda lintas sektor yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Tantangannya bukan hanya menyediakan anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah menghasilkan peningkatan kompetensi dan kemampuan produktif. Prinsip tersebut juga harus menjadi dasar dalam menilai berbagai program prioritas pemerintah agar seluruhnya bergerak menuju tujuan pembangunan manusia yang sama.

Menyeimbangkan Gizi, Pendidikan, dan Pembangunan Ekonomi untuk Kedaulatan Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih memiliki sasaran pembangunan yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi. MBG berperan dalam mendukung pemenuhan gizi dan kesehatan masyarakat, sedangkan Kopdes diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi desa, distribusi kebutuhan pokok, dan pemberdayaan masyarakat.

Keduanya perlu dikawal melalui transparansi, ketepatan sasaran, pengawasan, dan evaluasi manfaat. Ketelitian fiskal juga penting agar diskusi publik tidak keliru mencampurkan pagu, realisasi, dan pembiayaan. Sebagai contoh, penjumlahan alokasi awal MBG Rp335 triliun dan alokasi Kopdes Rp83 triliun menghasilkan Rp418 triliun, bukan Rp700 triliun.

Namun, pembangunan manusia membutuhkan investasi yang lebih luas. Peningkatan kualitas guru, revitalisasi laboratorium, penguatan perpustakaan, beasiswa doktoral, dan pusat penelitian berstandar internasional harus memperoleh perhatian strategis.

Indonesia juga perlu memperluas kolaborasi dengan profesor dan peraih Nobel dunia untuk mempercepat transfer pengetahuan, memperkuat penelitian, serta meningkatkan kapasitas perguruan tinggi.

Pengiriman ribuan calon doktor ke universitas terbaik dunia akan lebih bermakna apabila disertai laboratorium memadai, pendanaan penelitian berkelanjutan, dan kesempatan berkarya di dalam negeri. Tujuannya bukan sekadar menambah gelar akademik, melainkan membangun kekuatan intelektual yang menghasilkan teknologi dan solusi bagi persoalan nasional.

Pada saat yang sama, MBG perlu memperhatikan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas pendidikan tidak boleh dipertentangkan karena keduanya merupakan fondasi pembangunan manusia.

Anak yang sehat membutuhkan pendidikan bermutu, sedangkan pendidikan berkualitas membutuhkan peserta didik dengan kondisi fisik dan perkembangan yang baik.

"Dengan pendekatan yang terintegrasi, kebijakan pemerintah dapat memberikan manfaat langsung kepada rakyat sekaligus membangun kemampuan produktif bangsa untuk jangka panjang," ungkap Haidar.

Menurut Haidar, Indonesia memiliki peluang besar menuju Indonesia Emas 2045 apabila bonus demografi diubah menjadi kekuatan ilmu pengetahuan, produktivitas, dan inovasi. Pemerintah perlu terus memperkuat program pembangunan, masyarakat harus berpartisipasi secara konstruktif, dan perguruan tinggi harus menjadi pusat pengembangan gagasan serta teknologi.

Ukuran kemajuan tidak berhenti pada besarnya anggaran atau banyaknya program yang dilaksanakan, melainkan pada kemampuan bangsa menghasilkan ilmuwan, menciptakan industri unggul, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi ketergantungan strategis terhadap negara lain.

“Jangan sampai Indonesia menjadi bangsa yang kaya sumber daya alam, tetapi miskin penguasaan ilmu pengetahuan; besar jumlah penduduknya, tetapi tertinggal dalam kemampuan teknologi; dan memiliki anggaran pembangunan yang besar, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan kemandirian."

Haidar menegaskan, masa depan Indonesia harus dibangun dengan keberanian berpikir jauh ke depan. Kita harus memastikan setiap anak memperoleh gizi yang baik, setiap sekolah memiliki kualitas pembelajaran yang layak, setiap peneliti mendapatkan ruang untuk berinovasi, dan setiap kebijakan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

"Pemerintah dan masyarakat harus bersatu membangun kekuatan nasional, sebab kedaulatan tidak hanya dijaga melalui kekuatan politik dan pertahanan, tetapi juga melalui kecerdasan, penguasaan teknologi, serta kemampuan bangsa menciptakan kemakmurannya sendiri. Itulah jalan menuju Indonesia yang maju, mandiri, berdaulat, dan disegani dunia,” pungkas Haidar Alwi.