Gempa di Nusa Tenggara Timur, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Diminta Pulihkan Konektivitas

FAKTANASIONAL.NET - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan) diminta segera memulihkan konektivitas dan layanan dasar masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kementerian ini memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) mengerahkan sumber daya yang diperlukan membuka akses yang terputus serta memulihkan konektivitas dan layanan dasar masyarakat secepatnya.

"Konektivitas adalah prioritas, karena tanpa akses, bantuan tidak akan sampai. Karena itu, jalan yang terdampak harus segera ditangani agar mobilitas petugas, bantuan logistik, dan masyarakat tetap dapat berlangsung," kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Ahad (16/8/2026).

Kementerian PU pun melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT (BPJN NTT) melaporkan sebanyak 12 titik longsoran yang ditanganinya.

Hal ini terdiri dari tiga titik berada di ruas Ruteng-KM 210, satu titik di KM 210-Batas Kabupaten Manggarai, dan delapan titik lainnya berada di ruas Aegela-Batas Kota Ende.

Sejumlah alat berat berupa loader dan excavator juga dikerahkan membersihkan material longsoran dan menjaga akses jalan tetap fungsional. Penanganan dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan petugas mengingat masih adanya potensi gempa susulan.

Pemulihan layanan dasar terutama ketersediaan air bagi masyarakat juga menjadi prioritas. Kementerian PU terus melakukan inspeksi terhadap infrastruktur sumber daya air di wilayah terdampak.

Berdasarkan pemeriksaan awal bahwa Bendungan Napungete, Waerita, dan Mbay secara visual berada dalam kondisi baik, sedangkan pemeriksaan teknis yang lebih detail masih terus dilakukannya.

Pada Bendung dan jaringan Daerah Irigasi Wae Laku di Manggarai Timur, ditemukan kerusakan ringan pada bendung serta longsoran yang menutup saluran sekunder.

BBWS Nusa Tenggara II juga telah menyiagakan berbagai peralatan pendukung, termasuk drilling rig dan truck crane, untuk mempercepat penanganan apabila dibutuhkan di lapangan.

AHY mengemukakan pemerintah turut memberikan perhatian terhadap SPAM Waemese di Labuan Bajo agar pelayanan air minum bagi masyarakat dapat segera dipulihkan.

Penanganan Daerah Irigasi Wae Laku di Manggarai Timur juga terus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan layanan sumber daya air bagi masyarakat.

"Prioritas kami dari sisi infrastruktur adalah jangan sampai kerusakan dan terputusnya akses memperberat kondisi masyarakat ataupun menghambat penanganan darurat. Konektivitas dan layanan dasar yang terdampak harus dipulihkan secepat mungkin," ujarnya.

Puluhan ribu paket sembako dari Bantuan Presiden (Banpres) juga telah diberangkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Sementara itu kementerian dan lembaga (K/L) terkait terus melakukan penanganan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

"Pemerintah bergerak cepat. Yang paling utama adalah memastikan masyarakat terdampak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan layanan yang dibutuhkan. Akses menuju wilayah terdampak juga harus segera dipastikan agar proses penanganan darurat tidak terhambat," ujar AHY.

Pemerintah terus melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap kerusakan jalan, jembatan, infrastruktur sumber daya air, sistem penyediaan air minum, rumah warga, dan fasilitas publik lainnya.

Asesmen tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan penanganan pada fase berikutnya.

AHY mengemukakan penanganan tidak akan berhenti setelah fase tanggap darurat. Setelah kondisi darurat tertangani, pemerintah akan melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan hasil assessment kerusakan dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Setelah fase darurat, kita harus memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tuntas. Infrastruktur yang dibangun kembali harus lebih kuat dan lebih tahan terhadap gempa sehingga masyarakat juga semakin terlindungi," ujarnya. (adm)