Gibran Minta Siswa Bawa Bekal Usai Keracunan MBG: Gerinda dan Solo Pecah Kongsi?

PERNYATAAN Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar siswa sementara membawa bekal makanan dari rumah setelah kasus keracunan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, terdengar sederhana.

Bahkan bisa dianggap sebagai langkah paling masuk akal ketika keselamatan anak-anak sedang menjadi taruhan.

Tetapi politik tidak pernah sesederhana kalimat yang diucapkan di depan kamera.

Gibran datang menemui sejumlah siswa yang menjadi korban.

Ia menyampaikan permintaan maaf kepada para orang tua dan memastikan pemerintah memberikan penanganan medis terbaik.

Ia juga mengatakan tata kelola MBG akan dievaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.

Di titik ini, persoalannya bukan sekadar soal bekal.

Pertanyaannya: mengapa Wakil Presiden justru meminta anak-anak kembali membawa makanan dari rumah ketika salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran adalah memastikan anak sekolah mendapatkan makanan bergizi melalui negara?

Jika hanya sementara karena alasan keamanan, tentu langkah tersebut dapat dipahami.

Namun secara politik, pernyataan itu tetap menyimpan pesan yang jauh lebih besar.

MBG adalah program yang membawa nama besar pemerintahan.

Keberhasilannya akan menjadi bagian dari rekam jejak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran.

Karena itu, setiap persoalan dalam pelaksanaannya bukan hanya persoalan teknis dapur, distribusi atau pengawasan. Ia mudah berubah menjadi persoalan kepercayaan publik.

Ketika Solo Berhadapan dengan Mesin Politik Gerindra

Di sinilah isu hubungan Gibran, Solo, dan Gerindra menarik untuk dibaca lebih jauh.

Gibran bukan sekadar Wakil Presiden. Ia adalah figur politik yang lahir dan tumbuh dari panggung Solo.

Sebelum menjadi pasangan Prabowo, namanya melekat kuat dengan politik Solo dan keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo.

Sementara itu, pemerintahan saat ini berdiri di atas konfigurasi politik yang sangat besar, dengan Gerindra sebagai kekuatan utama di belakang Presiden Prabowo.

Maka ketika Gibran tampil dengan pernyataan yang terdengar seperti jalan keluar berbeda dari semangat pelaksanaan MBG, publik wajar bertanya: apakah ini murni keputusan teknis di lapangan, atau ada perbedaan cara pandang mengenai bagaimana program tersebut seharusnya dijalankan?

Belum ada dasar untuk menyimpulkan telah terjadi “pecah kongsi” antara Gerindra dan Solo.

Terlalu dini jika satu pernyataan dijadikan bukti keretakan politik.

Namun politik sering kali dimulai dari pertanyaan-pertanyaan kecil.

Dan kalimat “untuk sementara membawa bekal dari rumah” adalah salah satunya.

Sebab jika makanan negara dinilai belum cukup aman untuk diberikan kepada anak-anak, maka persoalannya bukan lagi sekadar menu. Yang dipertaruhkan adalah kredibilitas sistem.

MBG Jangan Menjadi Arena Adu Narasi Politik

Pemerintah tentu memiliki hak untuk mengevaluasi MBG. Bahkan evaluasi seharusnya dilakukan setiap kali muncul persoalan yang menyangkut keselamatan penerima manfaat.

Tetapi publik juga memiliki hak untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kegagalan.

Jangan sampai anak-anak menjadi korban, orang tua diminta bersabar, sementara persoalan berhenti pada janji evaluasi.

Lebih jauh lagi, jangan sampai MBG berubah menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik.

Jika Gibran benar-benar ingin memastikan anak-anak aman, membawa bekal dari rumah untuk sementara adalah langkah yang logis.

Tetapi pemerintah harus menjelaskan sampai kapan “sementara” itu berlaku, apa hasil evaluasinya, siapa yang diperiksa, dan apa yang diperbaiki.

Di sisi lain, Gerindra dan seluruh mesin pemerintahan tidak perlu alergi terhadap kritik.

Program sebesar MBG justru membutuhkan pengawasan yang keras agar tidak berubah menjadi proyek yang kebal dari pertanyaan.

Sebab keselamatan anak tidak mengenal koalisi.

Anak-anak tidak tahu siapa Gerindra, siapa Solo, siapa pendukung Prabowo, atau siapa pendukung Gibran.

Mereka hanya tahu satu hal: makanan yang diberikan kepada mereka harus aman.

Karena itu, jika benar ada perbedaan pandangan di balik pernyataan Gibran, publik berhak mengetahuinya. Tetapi jika tidak ada, pemerintah juga harus membuktikannya melalui perbaikan nyata.

Jangan sampai “bekal dari rumah” hanya menjadi solusi sementara untuk masalah yang sebenarnya jauh lebih besar.

Sebab kalau negara meminta rakyat mempercayai makanan yang disediakan negara, maka negara pula yang harus memastikan kepercayaan itu tidak ikut keracunan.

Perbedaan pandangan antara kedua kubu ini tentu bisa dilihat mulainya perbedaan jalan politik kedepannya nanti.[dit]