Golkar Puji Langkah Pemerintah Jaga Harga BBM Tetap Stabil di Tengah Konflik AS-Israel-Iran

FAKTANASIONAL.NET – Fraksi Partai Golkar DPR RI memberikan apresiasi atas kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April 2026.

Langkah ini dinilai sebagai strategi krusial dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tingginya ketidakpastian geopolitik global akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa keputusan untuk mempertahankan harga BBM, terutama jenis subsidi, merupakan bukti nyata keberpihakan negara terhadap ekonomi rakyat kecil di tengah ancaman krisis energi dunia.

Keberpihakan di Tengah Tekanan Global

Sarmuji menyoroti bahwa situasi geopolitik saat ini telah memicu lonjakan harga energi di berbagai belahan dunia. Menurutnya, kemampuan pemerintah untuk menahan harga di dalam negeri adalah sebuah pencapaian yang tidak mudah bagi stabilitas fiskal.

"Dalam kondisi seperti sekarang, bisa tidak naik harga, khususnya BBM subsidi, itu sudah merupakan perjuangan yang tidak mudah. Pemerintah menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada rakyat dengan menjaga daya beli di tengah tekanan global," ujar Sarmuji dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/4/2026).

Efek Domino terhadap Stabilitas Ekonomi

Sekjen DPP Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa stabilitas harga BBM memiliki dampak berantai (multiplier effect) yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Dengan menahan harga BBM, pemerintah secara langsung mengendalikan laju inflasi dan mencegah lonjakan biaya logistik yang dapat memicu kenaikan harga bahan pokok.

Ia berharap konflik di Timur Tengah segera mereda agar tekanan terhadap harga minyak mentah dunia dapat melandai, sehingga tidak memberikan beban yang terlalu berat bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dorongan Strategi Mitigasi Energi

Meski mengapresiasi langkah jangka pendek ini, Sarmuji mendorong pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi jangka panjang melalui strategi mitigasi risiko yang lebih komprehensif. Beberapa poin yang ditekankan antara lain:

• Optimalisasi Cadangan Energi: Memperkuat stok nasional untuk menghadapi fluktuasi harga.

• Diversifikasi Sumber Energi: Mengurangi ketergantungan pada satu jenis energi primer.

• Efisiensi Distribusi: Memastikan BBM subsidi benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak (tepat sasaran).

• Transparansi Subsidi: Menjaga akuntabilitas pengelolaan dana subsidi dan kompensasi energi.

"Ke depan, tantangan sektor energi masih akan sangat dinamis. Karena itu, konsistensi kebijakan dan kecepatan respons pemerintah menjadi kunci. Fraksi Partai Golkar DPR RI akan terus memberikan dukungan sekaligus pengawasan konstruktif agar kebijakan energi nasional tetap berpihak pada kepentingan rakyat," pungkas Sarmuji.

Melalui kebijakan ini, pemerintah diharapkan dapat terus menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional dan melindungi masyarakat dari guncangan eksternal yang berasal dari dinamika politik internasional.