Guntur Romli: Bencana Alam Bukti Korupsi Ekologis, PDIP Tolak Perusakan "Rahim Bumi"

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, menyatakan bahwa tema Seminar Nasional Hari Anti Korupsi Sedunia yang diselenggarakan partainya, yaitu Korupsi dan Bencana Ekologis, didasari keyakinan bahwa bencana alam yang terjadi di berbagai provinsi bersumber dari lemahnya penindakan hukum dan tindakan korupsi.

Pernyataan ini disampaikan Guntur Romli usai seminar di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (9/12/2025). Ia menyebut, tema ini sejalan dengan pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang mengatakan bahwa korupsi itu mematikan lingkungan hidup.

Guntur Romli menjelaskan, untuk menguatkan tema tersebut, PDIP mengundang sejumlah pakar dan mantan pejabat KPK seperti Giri Suprapdiono dan Febri Diansyah, serta menghadirkan kepala daerah internal partai yang dianggap berprestasi dan berintegritas.

Ia secara khusus menyoroti Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin (Gus Ipin), sebagai contoh konkret kepala daerah yang "tegas-tegas menolak pengerusakan rahim bumi".

Gus Ipin diminta secara khusus berbagi pengalaman mengenai penolakan tambang emas di Trenggalek, menunjukkan komitmen partai terhadap kelestarian lingkungan.

Dalam kesempatan yang sama, Guntur Romli juga menanggapi pertanyaan wartawan mengenai usulan koalisi permanen yang pernah diusulkan oleh Menteri Bahlil Lahadalia.

Guntur menegaskan bahwa PDIP tidak memiliki kapasitas untuk berkomentar soal itu, karena partai telah menegaskan sikapnya sebagai politik penimbang yang berada di luar pemerintahan.

"Sikap kami [PDIP] tetap menegaskan di luar pemerintahan dan sebagai politik penyeimbang," ujarnya.

Meskipun demikian, ia memberikan catatan kritis. Guntur Romli mengingatkan, koalisi yang disebut permanen itu jangan sampai menjelmakan kepada kekuasaan yang absolut.

"Jangan lupa, kekuasaan yang absolut bisa juga merusak power absolut," pungkas Guntur Romli.

Hal itu disampaikannya demi menekankan pentingnya mekanisme checks and balances dalam sistem politik. Ia menambahkan bahwa urusan kontestasi 2029 masih terlalu jauh untuk dikomentari secara serius.