Gus Irfan Yusuf Perkuat Negosiasi Kuota Haji 2026 dan Bentuk Task Force Indonesia–Saudi Usai Evaluasi Haji 2025

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Pelaksanaan ibadah haji 2025 telah usai, namun sejumlah isu strategis muncul dan menuntut tindak lanjut cepat.

Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf—akrab disapa Gus Irfan—memimpin pertemuan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah pada Selasa, 10 Juni 2025.

Fokus utama pertemuan adalah evaluasi Haji 2025 serta kick-off persiapan Haji 2026, termasuk negosiasi kuota, pembentukan task force bersama, dan penerapan kebijakan baru.

Gus Irfan membuka pembicaraan dengan menyoroti beberapa kendala di musim haji kali ini, terutama transparansi data kesehatan jemaah.

“Ada yang meninggal bahkan saat masih di pesawat. Why do you bring people to death here?” ungkap perwakilan Saudi, yang menyoroti urgensi peningkatan sistem data istita’ah (kecukupan kesehatan) bagi jemaah Indonesia.

Selain itu, kuota haji Indonesia untuk tahun depan belum ditetapkan. Biasanya, angka resmi diumumkan usai musim haji selesai, tetapi situasi terkini justru memunculkan wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi.

Menanggapi hal ini, BP Haji bergerak cepat mengupayakan negosiasi agar manajemen haji 2026—yang akan beralih dari Kementerian Agama ke BP Haji—dapat berjalan lancar dengan sistem manajemen baru yang lebih transparan dan terintegrasi.

Sebagai langkah konkret, kedua belah pihak sepakat membentuk task force Indonesia–Saudi. Tim ini bertugas memastikan akurasi data jemaah, mulai dari aspek kesehatan, penerbangan, akomodasi, konsumsi, hingga transportasi dan kondisi tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Pemerintah Arab Saudi juga menetapkan beberapa kebijakan baru, antara lain:

Pembatasan jumlah syarikah (operator layanan haji) maksimal dua perusahaan.

Pengetatan standar kesehatan jemaah sebelum keberangkatan.

Pengawasan ketat terhadap standar hotel dan porsi makanan selama di Tanah Suci.

Pembatasan jumlah kasur per jemaah di akomodasi.

Pelaksanaan dam haji hanya di dua lokasi: di negara asal atau di Arab Saudi melalui perusahaan resmi Ad-Dhahi.

Setiap pelanggaran ketentuan ini akan dikenakan sanksi tegas sesuai regulasi setempat.

Dengan komitmen bersama, diharapkan Haji 2026 berlangsung lebih tertib, aman, dan nyaman, sekaligus meningkatkan kepercayaan pemerintah Saudi terhadap proses manajemen haji Indonesia.[dit]