H-2 Puncak Haji, Kementerian Haji dan Umrah Matangkan Mitigasi dan Tertibkan Tenda Jemaah

FAKTANASIONAL.NET  — Kementerian Haji dan Umrah RI terus mematangkan berbagai persiapan dan memperkuat mitigasi lapangan menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Langkah ini diambil demi memastikan seluruh jemaah haji Indonesia dapat beribadah dengan tertib, aman, dan nyaman.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa seluruh skenario pelayanan telah disiapkan secara maksimal untuk mengantisipasi potensi kendala di lapangan.

Baca Juga: MUI vs Kemenhaj terkait Penyembelihan Dam Haji di Tanah Air

“Ini tinggal dua hari lagi masa puncak haji atau Armuzna; Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tentu kami sudah mempersiapkan dengan maksimal upaya-upaya antisipasi dan mitigasi beberapa masalah yang bisa muncul,” ujar Dahnil saat meninjau langsung tenda jemaah haji Indonesia di Makkah, dikutip Sabtu (23/5/2026).

Salah satu fokus krusial pemerintah saat ini adalah penertiban penempatan tenda jemaah di Armuzna. Tim petugas di lapangan telah dikerahkan secara masif untuk memastikan pemetaan akomodasi berjalan presisi berdasarkan kelompok terbang (kloter), daerah asal, hingga identitas perorangan.

“Kami sudah memastikan masalah tenda untuk ada penertiban supaya semua jemaah nanti bisa mendapat tenda sesuai kebutuhan. Sekarang tim sedang memasang dan memastikan, misalnya kloter satu di mana, kloter dua di mana, Sumatera Utara di mana, Jawa Tengah di mana, bahkan kita cek by name,” jelas Dahnil.

KBIHU Wajib Satu Komando, Pelanggar Diancam Cabut Izin

Dahnil mengingatkan bahwa seluruh pergerakan jemaah selama fase puncak haji wajib berada di bawah koordinasi penuh kementerian. Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini meminta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) untuk tunduk dan patuh pada aturan pemerintah.

“Saya dan Pak Menteri berulang kali menyatakan KBIHU harus tertib, karena pelaksana tunggal dari penyelenggaraan haji adalah Kementerian Haji dan Umrah. Maka semua aturan harus ikut komando Kementerian Haji dan Umrah,” tegasnya.

Pemerintah juga tidak akan segan mengambil tindakan hukum yang tegas bagi pihak-pihak atau oknum yang mencoba melanggar aturan penataan ini.

“Kalau ada KBIHU atau oknum-oknum lain yang tetap bandel, saya pastikan kami akan segera cabut izinnya. Kami tidak mau jemaah dikorbankan dan dirugikan,” cetus Dahnil.

Di akhir keterangannya, Dahnil menekankan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini memegang mandat besar dari Presiden RI Prabowo Subianto, yang menginstruksikan agar seluruh aspek pelayanan berorientasi penuh pada kenyamanan para tamu Allah.

“Pesan utama Presiden adalah kalian melayani mimpi besar umat muslim. Setiap muslim mimpinya naik haji. Jadi kami melayani mimpi-mimpi mereka agar menjadi lebih sempurna,” pungkasnya.

Baca Juga: Masuki Hari Ke-25 Operasional Haji, Kemenhaj Perketat Tata Kelola Pembayaran Dam Jemaah Indonesia