Hadapi Era Opini Digital, BUMN Wajib Bangun Sistem Intelligence Korporasi

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET — Penguatan competitive intelligence dinilai menjadi kebutuhan mendesak dalam agenda transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penegasan tersebut disampaikan Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo, saat memberikan sambutan pada Sidang Promosi Doktor Ilmu Manajemen Saut Situmorang di Universitas Persada Indonesia Y.A.I, Rabu (18/2/2026).

Tokoh yang akrab disapa Bamsoet itu menilai, derasnya arus informasi digital serta meningkatnya sorotan publik terhadap tata kelola korporasi menempatkan reputasi BUMN sebagai faktor kunci keberlanjutan bisnis sekaligus legitimasi sosialnya sebagai pengelola aset negara.

Menurutnya, reputasi BUMN tidak sekadar menyangkut citra perusahaan, tetapi mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Gangguan reputasi, lanjut dia, dapat berdampak luas pada kepercayaan investor, stabilitas pasar, hingga legitimasi sosial korporasi.

Ia menegaskan, setiap BUMN perlu memiliki sistem competitive intelligence yang mampu membaca sentimen publik secara cepat dan akurat. Sistem tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen deteksi dini terhadap potensi krisis.

Bamsoet mencontohkan kasus dugaan korupsi tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang di Pertamina yang ditaksir merugikan negara hingga Rp285 triliun. Kasus tersebut, kata dia, menjadi pelajaran penting tentang bagaimana krisis tata kelola dapat secara langsung memengaruhi persepsi publik dan citra korporasi, khususnya di ruang digital.

Ia mengingatkan, perusahaan tidak boleh menunggu krisis membesar sebelum mengambil langkah. Melalui pendekatan competitive intelligence, BUMN dapat memetakan potensi isu sejak awal, menganalisis pola pemberitaan, serta menyiapkan respons berbasis data sebelum opini publik berkembang liar.

Lebih jauh, Bamsoet menjelaskan bahwa dalam konteks BUMN, competitive intelligence tidak terbatas pada pemantauan pesaing bisnis. Konsep tersebut juga mencakup pemetaan risiko reputasi, analisis persepsi publik, hingga evaluasi efektivitas komunikasi perusahaan.

Ia turut menyinggung hasil survei PERHUMAS Indicators yang menunjukkan tingkat inovasi BUMN dinilai publik masih berada di bawah sektor swasta, yakni sekitar 69 persen berbanding 75,5 persen. Temuan ini, menurutnya, mengindikasikan perlunya pembenahan agar BUMN mampu membangun citra sebagai korporasi yang adaptif dan modern.

“Reputasi tumbuh dari konsistensi tata kelola, transparansi, dan keberanian membuka data kepada publik. Competitive intelligence harus menjadi fondasi manajemen risiko reputasi di setiap BUMN,” ujar Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan, Universitas Borobudur dan Universitas Jayabaya ini.

Dalam konteks transformasi digital, Bamsoet menambahkan bahwa modernisasi sistem bisnis harus berjalan beriringan dengan transformasi komunikasi publik. Dengan lebih dari 210 juta penduduk Indonesia terhubung ke internet dan media sosial menjadi ruang utama pembentukan opini, setiap kebijakan korporasi berpotensi diuji secara terbuka.

BUMN yang mampu memanfaatkan analisis sentimen digital, pemantauan media, dan pemetaan opini publik secara sistematis dinilai akan lebih siap menjaga stabilitas reputasi serta memperkuat kepercayaan masyarakat.

“BUMN memegang peran strategis dalam perekonomian nasional. Karena itu, pendekatan berbasis data dalam membangun reputasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan,” pungkas Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.[Zul]